| Media |
|
|
| |
| Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi | 2019-03-19 05:54:09 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Permasalahan yang diperjuangkan Ikatan Wartawan Media Onlen Kaur dalam mencari keadilan terkait dana alokasi publikasi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kaur, Bengkulu tampaknya akan melalui proses panjang, karena dari hasil pertemuan hearing dengan anggota Komisi I dan Komisi 2 DPRD Kaur pada Senin (19/3) menemukan jal ...Berita Selengkapnya |
| Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur | 2019-03-09 05:54:26 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Keseriusan para wartawan media online yang bertugas di Kaur dalam memperjuangkan keadilan pembagian jatah budget anggran liputan media yang selama ini dirasakan tidak berjalan dengan baik, akhirnya mulai menyusun langkah baru dengan berencana akan menghadap ke Bupati kabupaten Kaur, Gusril Pausi serta kepada DPRD kabupaten Kaur ...Berita Selengkapnya |
| Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur | 2019-03-07 04:29:45 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Sejak berdirinya kabupaten Kaur, gejolak ketidakadilan terhadap biaya publikasi terhadap media online dengan media cetak harian yang lazim disebut "Jawa Pos Grup" sampai akhir tahun 2018 tidak ada realisasi yang berkeadilan, sehingga terjadilah kegiatan rapat koordinasi antara sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) K ...Berita Selengkapnya |
| Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara | 2019-03-05 07:35:48 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Bergejolaknya permasalahan alokasi budget pembagian jasa publikasi yang berkeadilan diantara wartawan media cetak dan wartawan media online yang timbul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu membuat Kabag Hukum Pemda Kaur akhirnya angkat bicara.
Dasrul Imran, SH sebagai Kepala Bagian ...Berita Selengkapnya |
| Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil | 2019-02-26 13:26:57 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Seluruh wartawan media online dari berbagai media yang bertugas di kabupaten Kaur dengan kompak melakukan aksi dengan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menuntut keadilan, agar dapat merealisasikan pembagian dana publikasi disetiap kegiatan dari Dana Desa tahun 2019 dapat menjadi adil pembagiannya, ...Berita Selengkapnya |
| Pemberitaan Media Harus Lebih Berimbang | 2019-01-30 19:53:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap di tengah maraknya hoaks yang dikaitkan dengan pesta demokrasi yang akan digelar pada April nanti. Menurutnya, industri media wajib tetap menyajikan pemberitaan yang berimbang. Teori-teori jurnalisme yang selama ini sudah dipelajari diharapkan untuk benar-benar dilaksanakan oleh para ...Berita Selengkapnya |
| Banyak Tayangan TV tak Mendidik | 2019-01-30 05:49:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat, akan adanya tayangan televisi (TV) swasta yang sama sekali tidak mendidik yang disajikan pada jam tayang anak-anak. Ia pun mempertanyakan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait masih banyaknya tayangan ...Berita Selengkapnya |
| Kerja Jurnalistik Bukan Hanya Tugas Media Mainstream | 2019-01-29 06:54:32 |
 |
Oleh: Muhammad Hatta Tahir
PAGI ITU pada awal Januari 2019, saya dan satu orang kawan dari media online berbeda mendatangi sebuah perusahan plat merah yang terletak di Sekitar Rawasari Jakarta Pusat.
Dengan mengendarai satu motor, kami berdua memasuki Kantor PT A. Di sana sudah ada satu orang petugas keamanan (satpam) berjaga di depan lobi m ...Berita Selengkapnya |
| Disahkan Kemenkumham, LSP Pers Indonesia Jawaban Keresahan Wartawan Soal UKW | 2019-01-28 15:39:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Uji Kompetensi Wartawan berbiaya tinggi yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP bentukan Dewan Pers, dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan wartawan. Selain menjadi beban biaya, lisensi LSP versi Dewan Pers itu juga ternyata tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam Undang-Un ...Berita Selengkapnya |
| Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran | 2019-01-24 05:28:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) Provinsi Lampung Nomor : 480/0114/08/2019 tentang pendaftaran dan persyaratan melaksanakan pekerjaan advertorial media massa, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Heintje Mandagie menyarankan kepada seluruh pimpinan media lok ...Berita Selengkapnya |
|
|