MEDAN, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai lembaga penegak hukum di Sumut lemah dalam memberantas korupsi di Sumut. Hal itu terbukti berhasilnya tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap tangan sejumlah pihak yang tengah melakukan transaksi beberapa kasus korupsi. Salah satunya penangkapan Bupati Madi ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Teringat dengan lagu Iwan Fals dengan judul "satu-satu", para Kepala Daerah yang ada di Sumatera Utara mulai berurusan dengan penegak hukum. Mudah-mudahan ini seperti arisan dimana setiap Kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi mendapat giliran untuk diproses secara hukum. Hal ini dikatakan Irvan Hamdani Hasibuan sela ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Aliansi Sumut Bersatu (ASB) mengapresiasi komitmen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Appeal of Conscience Foundation untuk mengatasi kejahatan atas nama agama. Mencermati informasi yang beredar di Indonesia saat ini bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima penghargaan World Stateman dar ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyatakan protes keras atas pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di Pengadilan Negeri Medan saat persidangan Rahudman Harahap berlangsung. Protes itu akibat dari pihak kepolisian melarang masuk para advokat untuk melakukan persidangan sehingga banyak jadwal persidangan tertunda bahkan ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan segera melakukan penyelidikan terhadap pengalihan dana APBD Pemko Medan TA 2013 sebesar Rp 600 juta yang dilakukan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Medan untuk pesta 'May Day' pada 1 Mei 2013 lalu.

Kejatisu menilai dalam kebijakan pengalihan itu, telah terjadi pelanggara ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai upaya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan didasari hanya pada hasil audit BPKP belum bisa dijadikan sebagai bukti awal untuk menuduh atau menyangka seseorang pejabat atau aparatur pemerintah/BUMD melakukan korup ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Konflik kepentingan (conflict of interest) kini meliputi manajemen PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Jajaran direksi dan para pejabat setingkat kepala divisi (Kadiv) saling berebut kekuasaan.

Kondisi ini terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Humas Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara p ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Perhimpunan BAKUMSU adalah sebuah organisasi non pemerintah yang concern dalam isu penguatan demokrasi, penegakkan hukum, dan penguatan masyarakat sipil, berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Kami menghargai dan menghormati komitmen dan upaya-upaya yang telah dilakukan Appeal of Conscience Foundation (ACF) untuk mengatasi keja ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Ada sebanyak 7.680 jumlah akte kelahiran warga Kota Medan yang diterbitkan melalui proses pengadilan dalam kurun waktu 16 bulan atau sejak diberlakukannya surat edaran Mahkamah Konstitusi (MK) No. 6 Tahun 2012 hingga akhirnya dicabut pada akhir bulan April 2013 lalu. MK menghapus peran pengadilan dalam pengurusan akte kelahira ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Manajemen PDAM Tirtanadi memastikan bahwa 480 pekerja Koperasi Karyawan Tirtanadi tidak akan beralih status menjadi karyawan, meski sekarang mereka bekerja di bawah kendali Divisi Sumberdaya Manusia (SDM) setelah Dirut PDAM Tirtanadi, Azzam Rizal ditahan Polda Sumut.

“Jumlahnya sampai 480 orang, kalau mau dijadikan karyawa ...Berita Selengkapnya