JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon menilai masih minimnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia dalam menjalankan suatu kebijakan keuangan karena itu seringkali kebijakan tumpang tindih antar satu Kementerian dan lembaga.

"Saya belum melihat koordinasi antara Kemenkeu, Bappenas, maupun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan rumusan Kurikulum Baru ternyata belum merupakan suatu rumusan yang konseptual, yang secara akedemis juga belum dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Leni Marlinawati, saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dipimpin Ketua Komisi Agus Her ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR segera akan membahas RUU usaha Perasuransian revisi UU No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. “RUU bertujuan untuk menghamroniskan dengan posisi dan kelembagaan OJK persatu Januari 2013, karena itu Bapepam LK dan usaha perasuransian nantinya berada dalam pengaturan dan pengaturan OJK,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DP ...Berita Selengkapnya

KALSEL, Berita HUKUM - Komisi X DPR berjanji akan melakukan sinkronisasi antara program pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag)

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pro dan kontra dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh yang membahas masalah kurikulum untuk tingkat SD, SMP dan SMA, yang rencananya akan diberlakukan bulan Juli tahun depan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto, dan Rap ...Berita Selengkapnya

SOLO, Berita HUKUM - Masih memerlukan waktu yang cukup lama bagi dunia pendidikan untuk menerapkan kurikulum baru pada tahun 2013. Karena masih banyak kalangan yang menilai kurikulum baru itu belum tentu bisa dilaksanakan pada tahun depan, selain itu kurikulum itu masih menuai sejumlah pro dan kontra.

Demikian diutarakan Anggota Komisi X DPR Ded ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pariwisata merupakan sektor utama dan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Banyaknya Obyek dan daya tarik wisata DIY, menjadi tujuan Tim Kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI.

Tim Komisi X DPR RI, dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD) berkunjung ke destinasi wisata bar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan beserta seluruh Anggota Banggar Komisi X DPR dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyetujui dan melakukan penandatanganan bersama, pagu indikatif RKA-K/L APBN TA 2013 Kementerian Parekraf sebesar 2,053 triliun rupiah.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri melakukan peninjauan ke Propinsi Gorontalo untuk melihat kondisi di sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

Pada kesempatan itu, Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo dan jajara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi XI DPR RI, akhirnya memutuskan Muliaman D Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dalam rapat tertutup. Muliama dipilih melalui aklamasi dalam pemilihan di ruang Komisi XI Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/6) malam.

Dari 13 calon Ketua DK OJK, Muliaman memperoleh 52 suara dari Kom ...Berita Selengkapnya