| Komisi V |
|
|
| |
| Komisi V Aspresiasi Pemanfaatan Tailing di Kota Timika | Friday 14 Mar 2014 02:55:47 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 melakukan kunjungan Kerja (Kunker) di Provinsi Papua, meninjau jalan nasional dan jembatan lintas Timika-Paumako. “Komisi V melihat secara langsung lokasi dan beraspresiasi pemanfaatan tailing di Kota Timika,” kata Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, S ...Berita Selengkapnya |
| Dugaan Impor Bus Bekas Harus Diusut Tuntas | Wednesday 12 Feb 2014 12:25:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno mendesak impor bus Trans Jakarta yang diduga merupakan barang bekas, perlu diusut tuntas. Bila ditemukan unsur penyelewengan atau mark-up maka harus diterapkan sanksi tegas yang menjerakan.
Hal itu ditegaskannya menjawab pers Selasa (11/2) siang menanggapi temuan ratusan bus impor asal ...Berita Selengkapnya |
| DPR Setujui RUU Perdagangan | Tuesday 11 Feb 2014 13:39:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - RUU Perdagangan akhirnya disetujui menjadi UU lewat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/2). Inilah karya monumental Komisi VI DPR RI setelah sebelumnya kita masih menggunakan produk UU warisan kolonial Belanda.
Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (F-PG) dalam laporannya di hadapan Paripurna DPR, menyampaikan, “Dalam ...Berita Selengkapnya |
| Rencana Pemberian Voucher Belanja Jamaah Haji Diminta Dibatalkan | Thursday 06 Feb 2014 16:01:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta rencana pemberian voucher potongan harga bagi calon jamaah haji saat di tanah suci ditiadakan. Karena voucher tersebut malah akan mendidik para calon jamaah haji untuk bertindak konsumtif di tanah suci. Hingga akhirnya malah mengaburkan niat ibadah mereka. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI ...Berita Selengkapnya |
| Tidak Permasalahkan Ada Tidaknya Dana Saksi Pemilu dari APBN | Wednesday 29 Jan 2014 16:29:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husein merespons positif adanya dana saksi partai politik yang dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal tersebut menurutnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2014 mendatang.
“Kami melihat tujuannya untuk meminimalisir tingkat kecurangan, daripada ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Tinjau Penanganan Pengungsi Korban Banjir DKI Jakarta | Saturday 25 Jan 2014 12:37:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menilai penanganan tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ade Barkah saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi pengungsian korban banjir di beberapa titik pengungsian di Ibukota, Jumat (24/1).
“Penanganan ...Berita Selengkapnya |
| Blokade Bandara, Bupati Ngada Arogan | Monday 23 Dec 2013 21:07:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul aksi blokade Bandara Turelelo, NTT, oleh Bupati Ngada Marianus Sae, Anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso H Sinaga (F-PG), menilai, aksi tersebut sebagai bentuk arogansi sang bupati.
Ali yang dihubungi, Senin, (23/12), menyatakan, prihatin sekaligus kecewa atas kejadian tersebut. “Mustinya kepala daerah tidak boleh ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Terima Aduan Penyandang Psikososial | Wednesday 11 Dec 2013 11:00:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menerima pengaduan dari para penyandang gangguan jiwa yang menuntut dibuat undang-udang yang bisa melindungi para penyandang psikososial tersebut dari stigma negative masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam rapat audiensi Komisi VIII dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Selasa (10/12) ...Berita Selengkapnya |
| Komisi V DPR Desak Perlintasan KA yang Padat Dibangun Flyover | Tuesday 10 Dec 2013 14:36:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura Saleh Husin meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi menginvestigasi kecelakaan antara KRL Commuter Line dengan truk pengangkut BBM di Bintaro, Jakarta Selatan. Itu agar diketahui pasti penyebab kecelakaan.
Hal itu dikatakan Saleh Husin melalui pernyataan pers yang diterima ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta BPK Audit Semua Perjanjian Internasional | Sunday 27 Oct 2013 09:09:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit semua bentuk perjanjian internasional, terutama terkait dengan perdagangan. Audit itu dilakukan untuk mengetahui besarnya potensi kerugian dari sebuah perjanjian internasional, dan sebelum DPR dan Pemerintah duduk dan menyepakati Rancangan Undang-Undang ...Berita Selengkapnya |
|
|