Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kemenkumham
 
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong | 2019-09-16 16:25:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong untuk seorang Warga Negara Perancis Hubert Marie Echene.

Echene adalah tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan properti yang diketahui atau dipercaya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana
...

Survei AMPHI: Menkumham Pilihan Milenial, Prof Mahfud dan Prof Edward OS Hiariej | 2019-08-05 05:41:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) sejak 21 Mei hingga 3 Agustus 2019 mengadakan survei dengan metode one vote one IP Address kepada 1145 koresponden. Adapun survei tersebut mengenai sosok yang tepat untuk menduduki jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk periode ke-2 masa jabatan Presiden Joko Widodo. ...

Cegah Korupsi, Kemenkumham Teken MoU dengan Kementerian dan Lembaga Terkait | 2019-07-04 05:42:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah kementerian lain, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Penandatanganan ker
...

Menkumham Yassona Laoly Dorong Percepatan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) | 2019-03-28 12:27:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mendorong proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar dapat segera selesai. Ia berharap kitab yang mengatur mengenai ketentuan serta aturan hukum acara pidana mampu berkembang mengikuti dinamika dan problematika masyarakat saat ini.

"Malu kit
...

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham | 2018-12-18 13:46:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki tahun kesembilan paska kasus tumpahan minyak dari ladang Montara di wilayah Australia yang masuk ke perairan Indonesia melalui laut Timor yang tidak kunjung tuntas, Pemerintah Indonesia akan tetap memberikan perhatian serius untuk mendapatkan solusi atas kasus tersebut.

Salah satunya ialah dengan membentuk Task F
...

Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik | 2018-12-11 08:35:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan penghargaan kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik pada beberapa kategori.

Kepala BPHN Prof Benny Riyanto mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas perhatian dan dukungan dal
...

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB | 2018-12-10 16:08:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa unsur pelaksana tugas pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendapatkan penghargaan Zona Integritas tahun 2018 berupa predikat instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementeri
...

Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 Katagori Mitra Kerja Kemenlu | 2018-12-08 11:04:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Adminstasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 tahun 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (
...

Kemenkumham: 277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan RI | 2018-12-02 01:04:42

BITUNG, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)Melalui Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Utara melakukan verifikasi permohonan status kewarganegaraan.

Sebanyak 499 permohonan telah dilakukan proses verifikasi faktual dan wawancara namun hanya diperoleh 277 pemohon yang dinyatakan dapat memperoleh kewarganegaraan Rep
...

Cahyo Rahadian Muzhar Resmi Jabat Dirjen AHU Kemenkumham | 2018-11-28 14:33:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepuluh Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).

Dalam sambutannya, Menkumham mengatakan pejabat yang baru dilan
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]