| Kejaksaan Agung |
|
|
| |
| Kejari Jakpus Kembalikan Harta Rampasan Korupsi Dapen Pertamina | 2019-09-17 18:42:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harta rampasan mantan Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina, M Helmi Kemal Lubis diserahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada, Selasa (17/9) yang dirampas untuk negara diserahkan kepada Dapen PT Pertamina.
Harta yang dirampas dari Kemal Lubis tersebut sebesar Rp46,2 miliar. Terdiri uang tunai senilai Rp ...Berita Selengkapnya |
| Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas | 2019-09-15 05:20:45 |
 |
Berita HUKUM -Jajaran Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, menyambut baik tahun 2019 sebagai tahun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Pemerintah RI. Salah satu yang tengah dioptimalkan adalah percepatan updating data base Kepegawaian berbasis IT.
Kata Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan, Masyhudi penguatan SDM itu dibahas ketika Rapat Kerja T ...Berita Selengkapnya |
| Jamintel Kejagung Apresiasi Jaga Desa, Sebagai Penegakan Hukum | 2019-09-12 13:55:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaga desa adalah salah satu program unggulan Kejaksaan. Termasuk pengelolaan dana desa agar tepat sasaran, diperlukan sinergitas antara Kejaksaan dan perangkat desa maupun pemerintah daerah.
Demikianlah hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Kehum ...Berita Selengkapnya |
| Jampidsus Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | 2019-09-06 10:17:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kembali melakukan terobosan baru dalam membangun tata kelola management penanganan perkara berbasis digitalisasi sebagai fungsi kontrol, yang transparansi dan akuntabel, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Jampidsus Dr. Adi Toegarisman, SH, MH mengatakan terobosan sys ...Berita Selengkapnya |
| Kembalikan Uang Negara Rp 1,9 M Kejari Gunung Mas Dapat Penghargaan | 2019-09-05 21:26:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi keberhasilan Kejaksan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) karena berhasil selamatkan uang negara senilai Rp.1,9 milyar lebih.
Pasalnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) dibawah komando Kepala Kejari Gumas Koswara te ...Berita Selengkapnya |
| Inilah 6 Program Kejati Jateng Berkomitmen Menuju WBK dan WBBM | 2019-09-04 16:40:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya meningkatkan profesionlisme di lingkungan Kejaksaan melalui program yakni dengan Pembangunan zona intregritas Wlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang kian kencang digaungkan oleh Wakil Jaksa Agung. Dr Arminsyah.
Hal itu nembuat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Jateng) ...Berita Selengkapnya |
| Zona Integritas: Biropeg Kejaksaan Agung Menuju WBK dan WBBM | 2019-09-02 23:59:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Jaksa Agung RI Dr Arminsyah mengapresiasi langkah Biro Kepegawaian (Biropeg) Kejaksaan Agung dalam mengikuti program wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan )
Selaku ketua tim pengarah Re ...Berita Selengkapnya |
| Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT | 2019-08-24 04:43:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung menyerahkan aset eks barang rampasan perkara Tindak Pidana Korupsi. Barang tersebut berupa tanah beserta bangunan aset bekas PT Sagared yang berlokasi di Jalan WJ Lalamentik, Oepoi, Kelurahan Oebufu, NTT.
Penyerahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 774/KM.6/2017 ditetapkan s ...Berita Selengkapnya |
| Hasil Survei AMPHI Tentang Calon Jaksa Agung Pilihan Generasi Milenial | 2019-06-02 15:52:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak 20 Mei hingga 30 Mei 2019, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) mengadakan survei dengan sasaran mengenai calon Jaksa Agung periode 2019-2024 yang diinginkan masyarakat.
Ketua AMPHI, Hans menegaskan, selama periode tersebut, survei berbasis online ini berhasil mendapatkan 728 responden yang berdasarkan ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Indonesia Gugat PTTEP Australasia Montara Rp27,5 Triliun | 2017-05-08 07:19:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap ambil bagian mewakili pemerintah untuk menggugat secara perdata PTT Exploration and Production Company (PTTEP) Australasia Montara. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Komando Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kejaksaan dan beb ...Berita Selengkapnya |
|
|