JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengakui karut marutnya pengadaan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri.

Purba mengatakan itu karena dia punya contoh konkret dari kekacauan itu. Purba menceritakan beberapa bentuk kacaunya proyek e-KTP.

Sampai saat ini, kata Purba, Kemendagri tak pu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp), seakan membenarkan tuduhan berbagai pihak sebelumnya. Sejak digulirkannya rencana pengadaan e-ktp, banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari pengadaan perangkat pembuatan e-ktp hingga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kemendagri yang berinisial S yakni Ir. Sugiharto, MM seorang pejabat eselon II sebagai Tersangka dalam kasus pengadan e-KTP, KPK hari ini Selasa, (22/4) langsung mengadakan penggeledahan u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah melakukan proses penyelidikan terlkait dengan pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada proyek di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

"Setelah digelar perkara, maka didapat 2 bukti y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP seharusnya sudah multi fungsi atau berfungsi dalam segala hal. Termasuk bisa mengatasi kekisruhan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2014. Apalagi dana yang dikeluarkan untuk pembuatan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Kekisruhan DPT ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu penyebab kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu
2014 adalah, permasalahan E-KTP yang seakan tidak berakhir. Sekalipun E-KTP dibuat dengan perangkat teknologi canggih sebagaimana pengakuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, namun penerbitan E-KTP tetap saja molor dan berdampak pada penyelesaian DPT ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lagi Muhammad Nazaruddin, terpidana kasus korupsi pembangunan proyek Wisma Atlet, Jakabaring, Palembang kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seperti biasa Nazaruddin seolah tiada habisnya menembak sasaran demi sasaran, terhadap pejabat terkait.

Sebelumnya, Ia menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan masayarakat dan aktifis anti korupsi dari (Gerakan Rakyat Buru Koruptor) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mendesak KPK mengusuk korupsi E-KTP Kementerian Dalam Negeri dimana nilai projek sebesar Rp 2,5 triliun.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan, "KPK harus benar-benar bernai memeriksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain melaporkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, Kemendagri juga akan menggugat terpidana kasus Wisma Atlet tersebut. Gamawan Fauzi menjelaskan proses terjadinya tender projek E-KTP tersebut yang di tuding syarat dengan KKN.

Menurut Gamawan, sebelumnya dalam penentuan harga tender ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim sukses pasangan calon Riban Satia-Mofit Saptono (pasangan Rimo) meminta saksi untuk menemui ketua Rukun Tetangga (RT) agar dibuatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis dengan syarat memilih pasangan Rimo.

Demikian disampaikan Tumini, saksi yang diajukan pasangan Tuty Dau-Maryono (pasangan Damar) ...Berita Selengkapnya