| KPK |
|
|
| |
| Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK | 2021-05-19 16:13:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja dibebastug ...Berita Selengkapnya |
| Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan | 2021-05-18 14:09:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan ucapan tidak sopan yang dilontarkan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut otak sungsang terhadap Busyro Muqoddas. Mereka melihat ucapan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
"KSP yang merupakan represent ...Berita Selengkapnya |
| MUI Kritik Pegawai KPK Ditanya Urusan Jilbab: Batalkan Hasil Tes! | 2021-05-13 17:16:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pertanyaan 'bersedia lepas jilbab' dalam tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang mencuat ke publik. MUI menyebut hasil tes tersebut seharusnya dibatalkan.
Waketum MUI Anwar Abbas mempertanyakan tes wawasan kebangsaan dari pewawancara dalam tes alih stat ...Berita Selengkapnya |
| Febri: Upaya Menyingkirkan Novel Baswedan dari KPK Sudah Terjadi Berulang Kali | 2021-05-09 21:12:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan upaya menyingkirkan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan dari KPK sudah terjadi berulang kali.
"Teror dan serangan juga terjadi berulang kali. Tapi ia tetap tegak lurus memberantas korupsi," ujarnya lewat cuitan di akun Twitter @febridiansy ...Berita Selengkapnya |
| Menanti Putusan Uji Formil dan Uji Materi: Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan UU KPK Baru! | 2021-05-05 05:56:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persidangan pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru segera menemui titik akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil pada Selasa pekan depan. Berangkat dari hal tersebut, timbul satu pertanyaan, yakni: apakah MK membenarkan begitu saja sebuah prod ...Berita Selengkapnya |
| Pakar Hukum Pidana Sepakat Dakwaan KPK Harus Berdasar Fakta Hukum | 2021-04-24 10:38:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji angkat bicara mengenai tidak adanya nama dua politikus PDIP, Herman Herry dan Ikhsan Yunus, dalam dakwaan terhadap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Seno Adji yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa memang wajar saja bagi KPK untu ...Berita Selengkapnya |
| KPK dan LPSK Perkuat Kerjasama Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator | 2021-04-19 06:45:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepakat akan memperkuat kerjasama dalam hal perlindungan saksi dan korban, termasuk di dalamnya justice collaborator.
Kesepakatan itu disampaikan saat kunjungan audiensi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bersama enam Wakil Ketua Antonius PS W ...Berita Selengkapnya |
| KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung | 2021-03-07 04:18:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) akan bekerja sama dalam proses rekrutmen calon hakim agung. Melalui sinergi ini, diharapkan figur hakim yang terpilih nantinya memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas.
Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kesiapan KPK bekerjasama dengan KY terkait rekam jejak ...Berita Selengkapnya |
| Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Kena OTT KPK | 2021-02-27 13:14:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Selatan, Jumat (26/2) tengah malam, hal tersebut dibenarkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi wartawan pada Sabtu (27/2).
"Benar, hari Jumat 26 Februari ...Berita Selengkapnya |
| Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah | 2021-01-28 06:26:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya. Namun diperlukan kehati-hatian dalam menyusun program dan mengambil keputusan, agar tak terjerumus ke dalam praktik korupsi.
Sorotan ini dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, pad ...Berita Selengkapnya |
|
|