Oleh: Salamuddin Daeng

MASALAH KEUANGAN terbesar yang dihadapi Indoensia saat ini adalah utang swasta yang melesat tinggi seperti pada masa sebelum krisis 97/98, namun pada saat yang sama beban keuangan pemerintah sendiri berada pada posisi puncak.

Jika terjadi turbulensi global dan nasional dalam level kecil saja, maka keuangan Indonesia a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia periode April 2019. Dari data BI disebutkan ULN tercatat US$ 389,3 miliar atau setara dengan Rp 5.528,06 triliun (kurs Rp 14.200).

Angka ULN ini tumbuh 8,7% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 7,9% karena transaksi penarikan neto ULN dan penga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diimbau tak mengahamburkan dana utang negara untuk kepentingan politik elektoral. Klaim pemerintah yang selama ini menggunakan utang untuk kegiatan produktif perlu dipertanyakan kembali.

Kritik tajam ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (7/2). Heri m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik soal utang Republik Indonesia kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, pemicunya adalah pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

Ekonom senior Faisal Basri pun turut berkomentar dengan memaparkan data utang pemerintah pusa ...Berita Selengkapnya

Oleh: Faisal Basri

Di blog ini sudah lumayan kerap saya menulis tentang utang. Di masa kampanye, intensitas perdebatan soal utang meninggi.

Persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 sebesar US$360,7 miliar atau setara Rp5.410,50 triliun (kurs Rp15.000), naik 5,14 persen (yoy) dibandingkan dengan posisi ULN Indonesia tahun lalu diperiode yang sama yang sebesar US$340,5 miliar. ULN juga tumbuh meningkat dibanding pertum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Dunia (World Bank/WB) berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawam mengingatkan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rasio utang pemerintah sudah menembus angka 30,31 persen dari produk domestik bruto (PDB/ GDP).

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai angka yang dirilis Kementerian Keuangan itu sebagai bentuk nyata dari penyesatan utang pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data yang dia per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah akan beban bunga utang yang makin bertambah. Menurut Ecky, APBN banyak habis dipakai untuk membayar bunga utang. Di outlook APBN 2018, pos pembayaran bunga utang sebesar Rp249 triliun dan akan bertambah menjadi Rp275 T dalam RAPBN 2019.

"APBN sudah tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$300 juta atau senilai Rp 4,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk membenahi sektor logistik agar proses perdangan lebih efisien dan transparan. Pinjaman ini juga akan digunakan untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan dan merangsang iklim usaha yan ...Berita Selengkapnya