JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang jabatan Hakim menjadi Undang-undang. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (12/10) di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta.

"Kami menanyakan kepada seluruh sidang dewan yang kami hormati, apakah RUU tentang Jabatan Haki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) kembali diuji secara materiil. Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia tercatat sebagai pemohon perkara Nomor 73 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Politisi PDI Perjuangan Panda Nababan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kepada tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Keduan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Jabatan Hakim. Sepuluh Fraksi DPR menyepakati RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna untuk disetujui dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR.

"Nantinya, RUU ini menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang jelas bagi Hakim dalam menj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) digelar Rabu (13/7).

Permohonan teregistrasi Nomor 53/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Hakim Pengadil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lembaga penegakan hukum yang merupakan salah satu unsur dari trias politika harus lebih suci dibandingkan dengan eksekutif dan legislatif. Menurutnya lembaga yudikatif punya peran sangat penting dalam menjaga kehormatan negara.

Arsul menganjurkan kepada Presiden Joko Widod ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan mantan Hakim PTUN Bengkulu, Pahala Lumbanbatu dalam pembacaan putusan dipersidangan PTUN Pengadilan Jakarta dengan pertimbangan hukum objek sengketa yang dikeluarkan telah sesuai prosedur, "Yah, telah sesuai prosedur gitulah pada pokoknya (seperti yang dikatakan ketua Hakim PTUN Jakarta)," ujar Pahala, mengutarakan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan bukti ...Berita Selengkapnya

Oleh: Arrista Trimaya, S.H., M.H.

PENDAHULUAN, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Bekerja untuk mendapatkan upah/gaji merupakan cara agar seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Ruhut mengatakan, KPK harus mengusut secara tuntas seluruh kasus korupsi termasuk kasus Gatot Pujo Nugroho yang berkaitan dengan Surya Paloh.

"Kalau kita a ...Berita Selengkapnya