JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuka ke publik terkait nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Politisi PKS ini menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik. Demikian disampaikan Fahri Hamzah pada Rabu, ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, ada kasus baru yang tengah dibidik oleh KPK.

Hal itu diucapkannya saat memberikan pidato di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3).

Awalnya, Agus mengatakan, setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan, telah banyak conto ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2017 yang telah lalu, menjadi catatan serius untuk para penyelenggara pemilu. Ketidakteraturan data DPT disebabkan persoalan elementer KTP-Elektronik tak kunjung tuntas, pendataan tidak akurat, terlebih lagi masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-E. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Simpang siur masalah KTP palsu di tanah air mendapat tanggapan serius dari Forum Syuhada Indonesia (FSI). FSI menyebut kejadian itu sangat mudah dipolitisir menjelang pencoblosan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari.

“Kasus KTP ini bisa jadi sumber banyak masalah, termasuk bisa dipakai untuk pemilihan Pilgub Jakarta sekara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - KPK kembali memanggil Ketua DPR Setya Novanto dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) periode 2011-2012.

"Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/1).
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan dia siap jika diperiksa penyidik terkait dengan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Agus berpotensi diperiksa penyidik karena pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

"Penyidik dari KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Era digital membuat semua urusan selesai di genggaman tangan. Komunikasi semakin lancar, tak lagi terhambat oleh sekat-sekat ruang dan waktu. Teknologi memaksa semua hal menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan cukup disentuh dari layar smartphone. Bahkan, urusan pengaduan dokumen kependudukan pun dibuka hotline di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan program pendataan e-KTP.

“Meski nanti setelah program ini selesai, yah harus tetap diteruskan, karena pasti ada orang yang memasuki usia 17 tahun, orang meninggal, kelahiran, jadi pendataan tersebut tidak pernah berhenti kecuali ada kasus luar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan penggeledahan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang telah menyeret tersangka pejabat Kemendagri, Sugiharto.

"Benar, hari ini (19/11) dilakukan penggeledahan di Kantor Kemendagri, D ...Berita Selengkapnya

Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

WACANA mengenai penghapusan atau pengosongan kolom agama dalam kartu tanda Penduduk (KTP) kembali lagi menjadi pembicaraan hangat tidak hanya di social media tetapi juga pada percakapan sehari-hari di masyarakat. Setelah sebelumnya, wacana penghapusan kolom agama di KTP sempat dilontarkan oleh Plt Gubernut DKI Jakar ...Berita Selengkapnya