Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Demokrasi
 
Pesan Seskab Kepada Pilar Demokrasi: 'Ojo Dumeh' | Monday 04 Nov 2013 01:17:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan, bahwa pada era reformasi dan demokrasi yang berkembang saat ini, yang berlaku adalah rule of law, bukan rule of power. Jadi tidak ada yang above the law (di atas hukum), semua harus tunduk pada aturan hukum.

“Jadi yang terbukti bersalah, harus bertanggung jawab secara huku
...

Menggugat Demokrasi dari Kebijakan Pemerintah Menjadi Kegelisahan Rakyat | Sunday 06 Oct 2013 11:41:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi rutin, Kamisan yang digagas Jaringan Aktivis ProDem, Kamis (03/10), di Newseum Café, Jakarta, menghadirkan nara sumber Ishak Rafick dan Fajroel Rahman. Keduanya memaparkan berbagai hal terkait system demokrasi dan kegelisahaan rakyat. Gagasan dan otokritik keduanya cukup mencerahkan para penggiat aktivis dmeokrasi.
...

KPI: Indonesia Darurat Demokrasi Media | Tuesday 16 Jul 2013 17:31:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPI, Iswandi Syahputra mengatakan pandanganya dalam Seminar; Peran Media Dalam Konsolidasi Demokrasi pada Pemilu 2014, menurut Iswandi keadaan Media saat ini Indonesia darurat Demokrasi Media.

Dimana Media penyiaran, Media bisa dinyatakan demokratis bila memiliki 2 unsur. Media harus memiliki keberagaman kepemi
...

RUU Ormas Disahkan, Indonesia Darurat Demokrasi | Tuesday 25 Jun 2013 14:08:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Jakarta, 25 Juni 2013. Hari ini (25 Juni 2013), DPR RI dikabarkan akan mengesahkan RUU Ormas, bersikerasnya DPR RI untuk mengesahkan RUU ini, semakin memperjelas bagaimana wakil rakyat memandang dan menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman bagi negara.

DPR dan Pemerintah selalu beranggapan rakyat sebagai “musuh”, buka
...

Politik Uang Kejahatan Terbesar Demokrasi |

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memperingatkan para calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI agar menghindari politik uang dalam Pemilukada 11 Juli 2012. Penggunaan politik uang merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi.

Hal ini disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, Sa
...

Presiden: Demokrasi Butuh Institusi Kuat, Bukan Orang Kuat | Friday 11 Jan 2013 09:33:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak menyelamatkan reformasi yang baru berjalan 15 tahun. Ia mengingatkan, semangat reformasi adalah eksekutif jangan memilki kewenangan terlalu kuat. Namun demikian, kalau pemerintah lemah, presidennya lemah dan parlemennya kuat juga tidak baik.

“Eksekutif memiliki
...

Ketua MK: Demokrasi Akan Baik Jika Pers Berjalan Baik | Monday 03 Dec 2012 08:54:58

PEKANBARU, Berita HUKUM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau mengadakan Dialog yang bertajuk “Persoalan Pers, Persoalan Bangsa” dengan Ketua MK Mahfud MD dan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Dr. Indra Muklis Adnan, didampingi Ketua PWI Riau H. Dheni Kurnia di Hotel Pangeran, Pekanbaru (1/12).

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud memberi
...

Presiden: Indonesia Masih Belajar Berdemokrasi | Monday 03 Oct 2011 14:33:13

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Election Management Bodies' Forum: Inspiring Credible ASEAN Election Management Bodies, di Istana Negara, Senin (3/10). Forum baru pertama kali dilaksanakan ini, terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dengan International IDEA.

Dalam sambutan
...

Mahfud: Demokrasi Indonesia Mengarah ke Demokrasi Kriminal | Wednesday 20 Jul 2011 14:

MALANG-Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin benar-benar seperti duri dalam daging bagi bekas partainya itu. Pernyataannya di teve, terus menyudutkan rekan-rekan satu partainya. Bahkan, beberapa petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut jadi sasarannya tembaknya.

Kebebasannya memberikan pernyataan kepada medi
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]