JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diregistrasi oleh kepaniteraan MK dengan Nomor Perkara 3/SKLN-XI/2013.

Dalam pokok permohonannya, Bawaslu RI mempersoalkan kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh oleh DP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Meski dinilai dasar pijakan hukum yang digunakan, pihaknya dalam memutuskan perkara di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 PAN keliru. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuhron menyatakan bahwa keputusan pihaknya sudahlah tepat.

“Surat keputusan yang telah ditetapkan Bawaslu saya kira sudah sangat tepat,” ujar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron mengakui, menghargai langkah hukum yang ditempuh oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang melaporkan lembaga pengawas tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Itu hak siapapun untuk melaporkan penyelenggara, karena DKPP tempatnya. Bawaslu telah me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jutaan lebih data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat masalah. Berdasarkan, temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 4,1 juta data yang keliru dalam DP4 yang dikeluarkan Kemendagri. Padahal, DP4 itu nantinya yang menjadi salah satu dasar KPU untuk menetapkan Daftar Pemil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim, dikeluarkannya putusan yang mewajibkan parpol (partai politik) untuk memenuhi kuota perempuan. Dengan menggugurkan satu calonnya, sebagai momentum tepat bagi parpol untuk menata dapil. Khususnya Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kalau mereka mau gunakan putusan Bawaslu, ini kan kese ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Advokasi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melemparkan bola pelanggaran hak konstitusional calon Legislatif (caleg) ke partainya.

Pasalnya, berdasarkan Keputusan sidang ajudikasi terkait pencoretan dapil Sumatra Barat I untuk pemilihan DPR RI. PAN diwajibkan memenuhi kuota ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan mengeluarkan keputusan adil dalam sengketa antara Partai Pembangunan Persatuan (PPP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan dihapusnya dua dapil dalam pemilihan DPR RI.

"Mudah-mudahan tiga kali pertemuan ini sudah bisa untuk menyatukan suasana kebatinan, ketiga bela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Hukum Tata Negara, Magarito Kamis menyatakan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak bermain opera sabun.

Pasalnya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu tidak perlu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum (KPU). Terkait persoalan tidak diloloskannya calon legislatif (caleg) di beberapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memperkuatkan struktur lembaganya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya melantik Sekretaris Jenderalnya.

Menurut Ketua Bawaslu Muhammad sebagai pengawas Pemilu selama ini lembaganya terkesan tidak efektif lantaran pekerjaan Bawaslu tidak tampak fisiknya. Hal ini karena lembaganya terkendala struktur yang tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi pengamat politik, Ray Rangkuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai hari ini belum juga menunjukan prestasi apapun dalam mengawasi tahapan Pemilu 2014.

Sehingga, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) ini menilai, bahwa Bawaslu tidaklah menjalankan perannya secara maksimal. Sehingga dirinya menyarankan Bawaslu di ...Berita Selengkapnya