JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mereka dianggap perlu dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

"Sampai saat ini belum ada jadwal un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, Badan Anggaran (Banggar) bisa saja dibubarkan, jika semua fraksi di DPR sepakat untuk membubarkannya. Namun, yang paling utama saat ini bukan pada hal pembubaran, melainkan perbaikan sistem di dalam alat kelengkapan DPR itu.

Demikian pendapar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden SBY melakukan ‘bersih-bersih’ terhadap kementerian yang diduga kerap melakukan korupsi. Hal ini merupakan bagian dari janji pemberantasan korupsi serta memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa lingkungan pemerintahan bersih dan terbebas dari korupsi.

"SBY harus menjamin lingkungan di sekitarnya bers ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak bujet yang dimiliki DPR, tenryata telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Atas dasar itu, wacana pembubaran Banggar pun menguat.

Ketua DPR Marzuki Alie pun angkat bicara. Menurutnya, usulan ...Berita Selengkapnya