JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan dengan tegas bahwa hendaknya masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diatasi secara komprehensif. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Badan Peng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli mendesak pemerintah Indonesia agar segera merevisi (diperbaharui) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam konferensi pers perihal 'Salah Urus Tata Kelola BPJS', bertempat di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit anggaran dan diakui Presiden Joko Widodo. Namun, bukannya memberikan solusi, Jokowi justru menyatakan seharusnya masalah Defisit BPJS kesehatan bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Anggota Komisi IX DPR R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga terlibat dalam penyelenggaraan badan tersebut. Berdasarkan laporan, BPJS Kesehatan mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja ang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit keuangan yang setiap tahun dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menuntut pengawasan ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini penting agar sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak mengalami kerugian.

Wakil K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapan keuangan BPJS Kesehatan membaik? Itulah pertanyaan pertama yang tercetus dalam kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7) lalu.

Defisit keuangan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai yang dihadapi BPJS Kesehatan. Ledakan peserta yang d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perdirjampelkes BPJS Kesehatan) yang baru diterbitkan terkait tidak lagi mendapat jaminan pelayanan pada Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat dan Pelayanan Rehabilitasi Medik, mendapat perhatian khus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengingatkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang memiliki beban defisit pada tahun lalu sebesar Rp9,75 triliun harus menjadi perhatian pemerintah dan segenap stakeholder (pemangku kepentingan).

"Bayang-bayang kebangkrutan BPJS Kesehatan harus mendapat respons serius oleh pemerinta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta penjelasan secara yang terperinci kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait perintah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencabut tiga peraturan pelayanan kesehatan. Adapun tiga layanan yang dimaksud adalah penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Utang BPJS Kesehatan yang terus menumpuk di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya, kian memperburuk layanan kesehatan bagi masyarakat. Komisi IX DPR RI memberi perhatian khusus soal ini, hingga membentuk Panja Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs) yang ingin memberi solusi kepada BPJS Kesehatan agar tidak defisit karena ...Berita Selengkapnya