JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepuluh fraksi DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya, yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis. Khususnya terkait laju pertumbuh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RAPBN 2018 yang disusun pemerintah dinilai tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat menyampai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta dengan Nota Keuangannya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar Daerah, Pemerinta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) 2017 menjadi Undang-undang. Namun, hal ini mendapat penolakan dari Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar selaku perwakilan F-Gerindra menilai Pemerintah tidak yakin dengan renca ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah telah membahas Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlibat pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretariat Jenderal DPR RI menerima DPRD Samarinda dan DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). Keduanya mempertanyakan alokasi transfer daerah dalam APBN yang dinilai semakin rendah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Kajian Anggaran Asep Ahmad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit anggaran negara ada dalam posisi mengkhawatirkan, bahkan ada yang memprediksi akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menambal defisit, DPR minta pemerintah agar mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan non pajak.

Pernyataan tersebut disamp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2.123 triliun, sebes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait perencanaan anggaran yang amat kedodoran. Ia menilai, RAPBN 2017 yang diajukan Pemerintah, kurang realistis.

"Melihat situasi ekonomi nasional dan global ...Berita Selengkapnya