JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kini negara-negara Eropa mengalami krisis. Secara politik, beberapa negara di Eropa seakan berbalik tangan. Dua negara, seperti Yunani dan Jerman, telah dimenangi oleh kelompok politik yang menganut paham sosialisme.

Kekuatan para pekerja di kelas nonborjuasi mesti dikuatkan dengan cara koordinatif terorganisir. Begit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis yang mengatakan jika KPU tidak mau mendandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh mereka beberapa waktu lalu.

“Tidak betul jika kami enggan menandatangani, saat ini kami sedang menyiapkan dokumennya. Memang banyak hal lain jug ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu dihimbau fokus mempersiapkan tahapan pemilu 2014. Menejer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menegaskan, kedua lembaga tersebut harus melupakan perbedaan pendapat yang sering terjadi.

"Para komisioner KPU dan Bawaslu jangan te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak ada tekanan dari pihak luar terkait sengketa pemilu yang melibatkan partai politik.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah menegaskan pihaknya bekerja secara independen dan profesional. “KPU diberi waktu tujuh hari kerja untuk memberikan sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Ta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum menerima salinan putusan dikabulkannya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menegaskan, pihaknya masih mempelajari putusan dari PT TUN. "Memang PT TUN telah mengeluarkan keputusan ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) tidak akan mundur walaupun sejengkal dan akan melakukan upaya hukum atas keputusan pihaknya yang memerintahkan KPU untuk menerima Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi peserta pemilu 2014.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad Al Hamid usai membuka acara Rapat Koor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, pukul 14:00 WIB kembali menggelar sidang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU) Pilpres, Rabu (20/2), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon.

Pemohon yang terdaftar dengan registrasi No. 4/PUU-XI/2013 diajukan oleh Sr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) akan dibahas pada bulan Maret 2013. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (12/2).

“Kami sangat menghar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon dalam Perkara No. 118/PUU-X/2012 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencabut permohonannya. Para Pemohon dalam perkara ini yakni Deni Aulia Ahmad, Bisma Mauria, Purwantio, dan Achmad Djunaidi.

Sidang pembacaan ketetapan pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) berpotensi mengalami kriminalisasi. Sebab setiap keputusan KPU dapat digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

“Apa yang diputuskan KPU dapat menjadi objek gugatan dan kriminalisasi. Kami b ...Berita Selengkapnya