JAKARTA, Berita HUKUM - LSM ICW dan sejumlah peneliti melaporkan ke bagian pengaduan KPK (Dumas). Terkait pengaduan prihal kebijakan dana saksi Partai Politik (Parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang, dengan meminta dana Saksi dari APBN sekitar Rp 700 miliar.

"Kami laporkan ke KPK dan laporan kami sudah diterima. Tadi kami suda ...Berita Selengkapnya

TABANAN, Berita HUKUM - Jelang Pemilu 2014 yakni Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang jarak pemungutan suaranya hanya selisih tiga bulan, Pemilu Legislatif 9 April dan pilpres dijadwalkan 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan agar penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 lebih baik dari pemilu seb ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sepakat memperpanjang masa tenang polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh sampai 15 April 2014.

Ancaman golput pun, muncul dari banyak kalangan akibat ketidakjelasannya penyelesaian Qanun yang menjadi prioritas pemerintah Aceh itu.

Sebagaimana diungkapkan ole ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilu sebagai produk demokrasi membutuhkan peranan seluruh elemen nasional untuk mewujudkan hasil yang demokratis dan berkualitas demi masa depan bangsa yang adil dan makmur. Oleh karena itu, sembilan organisasi kemahasiswaan nasional yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan Petisi 9 kepada penyelenggara pemilu, Kami ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun ini, merupakan tahun politik. Selain perhelatan Pemilu Legislatif, sekaligus Pemilu Presiden yang akan berjalan secara marathon. Kalau begini, sudah menjadi rahasia umum terjadinya praktik-praktik hitam demokrasi, seperti suap-menyuap, jual-beli suara dan transaksi politik hitam lainnya yang berkaitan dengan perhelatan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) diragukan dalam menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Sudah beberapa tahapan yang dilakukan, namun DPT tidak kunjung beres. Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemilih yang sudah meninggal dunia dan nama silumanpun masih ditemukan di DPT.

KPU melalui kom ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Diprediksikan Partai politik lokal masih memimpin di Aceh pada Pemilu 2014 mendatang, demikian sebut pengamat politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) di Lhokseumawe, Kamaruddin Hasan MSi.

"Yang dominan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota, adalah Partai lokal," ujar pria kelahiran Panton Labu, Aceh Utara ini, kepad ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pakar Hukum dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Aceh Amrijal J.Prang, SH.,LLM mengatakan sistim dan pengawasan Pemilu di Indonesia itu ada dua yakni: secara proporsional dan distrik.

Demikian disampaikannya dalam Seminar bersama organisasi masyarakat dan perguruan tinggi se-Kabupaten Aceh Utara, dengan tema: ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamanan data Pemilu 2014 harus dilakukan oleh KPU. Bahkan KPU harus memberikan jaminan kalau data Pemilu agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, pengamanan data bukan berarti tidak dapat diakses oleh pihak-pihak di luar KPU, sebaliknya pengamanan data Pemilu tidak boleh terlepas dari prinsip tr ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM-GRAM) meminta kepada para penegak hukum untuk mengawal ketat proses demokrasi di Provinsi Aceh, agar berjalan secara demokratis.

"Sehingga masyarakat tidak was-was ataupun tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun, dalam menentukan pilihannya pada Pemi ...Berita Selengkapnya