Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Proyek Kereta Cepat
 
Peneliti AEPI: Proyek KAC Jakarta-Bandung Produk Imperialisme Modus Infrastruktur | 2018-12-26 11:20:03

JAKARTA, Berita HUKUM -Salamudin Daeng sebagai pengamat ekonomi dan peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sebagai narasumber diskusi publik yang mengulas persoalan proyek Kereta Api Cepat (KAC) Indonesia-Cina trayek Jakarta - Bandung yang kini dituding tengah 'mogok' alias mangkrak.

Menurutnya hubungan kerjasama yang dijalan
...

Ketua DPRD Optimis Polisi Memproses Sesuai Hukum Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Rombongan Bupati TTU | 2018-12-26 10:42:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frengky Saunoah meyakini proses hukum terhadap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan rombongan Bupati TTU terhadap warga di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia pun opt ...

Dr Noorsy: Batalkan KAC Jakarta-Bandung Perbudakan Modern!, Eksistensi Bangsa Tergadaikan | 2018-12-25 15:20:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, proyek 'Business to business antara Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dengan BUMN China yang dikerjakan konsorsium KCIC disinyalir kini 'Mangkrak'. Konon dari rencana awal yang akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun atau pada tahun 2019 mendatang, semenjak Presiden Joko Widodo melakuk ...

Pelayanan SIM Keliling (SIMling) Selama Libur Natal Ditempatkan di Beberapa Gereja | 2018-12-24 08:09:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya tetap membuka pelayanan SIM Keliling (SIMling) selama libur Natal 2018 yaitu dari 23 hingga 25 Desember. Menariknya lagi, layanan mobil SIMling akan ditempatkan di beberapa gereja di wilayah DKI Jakarta.

Kasi SIM Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar mengatakan, SIMling ditem
...

Dihadiri Ketum, SKBM ke 24 Dipadati Puluhan Ribu Warga Muhammadiyah | 2018-12-23 15:29:41

MAGELANG, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menghadiri acara Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah (SKBM) ke 24 di Lapangan Tembak Salaman, Magelang pada, Minggu (23/12).

Dihadapan puluhan ribu warga Muhammadiyah tersebut Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus berkomitmen ta'wun untuk negeri dalam rang
...

Proyek KAC Jakarta-Bandung Mangkrak?, NSEAS Siap Gelar Diskusi Terbuka | 2018-12-22 11:39:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Megaproyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta - Bandung sepanjang 142,3 kilometer dengan nilai menelan kisaran US$ 5,5 miliar atau sekitar mencapai Rp.75 Triliun yang telah di groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo semenjak Februari 2016 lalu, masih menyimpan beberapa kasus yang menjadi polemik dan pertanyaan di kalangan akade ...

DMAB dan LABB Hadir untuk Solusi Problematika Adat dan Masyarakat Hukum Adat Batak | 2018-12-21 19:53:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Kehadiran Dewan Mangaraja Adat Batak (DMAB) dan Lembaga Adat Budaya Batak (LABB) diharapkan dapat membantu solusi problematika dalam hal tradisi adat-istiadat serta keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak ke depan.

Sekretaris panitia acara seminar, Drs. Hotland Hutajulu, MM mengatakan bahwa, tentu keinginan luhur berangkat
...

Tim Siber Polri Ungkap Pelaku Kecurangan Menggunakan Voucher Cashback Promo Bukalapak | 2018-12-21 16:06:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Direktorat Tidak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus kecurangan penyalahgunaan promo PT Bukalapak, dengan total kerugian sebesar Rp 70,06 juta.

"Modus pelaku menggunakan voucher cashback untuk transaksi pembelian, jadi mereka memiliki banyak akun penjual dan pembeli," kata Kasubdit II Dir
...

Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka | 2018-12-18 02:48:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor proyek fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, KPK menetapkan 2 orang pejabat PT Waskita Karya yang diduga kuat telah merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar.

Komisi Pembera
...

Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M | 2018-12-17 22:46:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan setelah menetapkan 2 orang menjadi tersangka yakni S selaku kontraktor PT Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) dan Hasanudin Agani, Wakil Ketua DPRD Barito Selatan dalam program proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang dengan tahun jamak (multiyears) senilai Rp. 300 M, Kejari langsung ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]