JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik (parpol) sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan mengubah jadwal tahapan. Namun, konsekuensinya adalah mepetnya waktu bagi KPU dan parpol untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual.

Hal te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 24 tokoh yang layak masuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2014 nanti. Dari 24 nama yang bersaing di Lembaga Survei Indonesia (LSI), nama di daftar nama yang ada di LSI itu tidak ada nama "raja dangdut" Rhoma Irama. Salah satu nama baru yang muncul adalah ketua MK Mahfud MD, Menteri BUMN Dahlan Iskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Konflik internal antara komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Sekretariat Jenderal KPU harus diselesaikan dengan cepat. Alasannya, tahapan pemilu 2014 bisa terhambat jika konflik tidak dituntaskan.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, sejak awal memang terlihat para anggota KPU sering b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 870/ Bawaslu/XI/2012, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, dan merekomendasikan agar 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU), Suripto Bambang Setyadi, mengajak seluruh jajaran KPU agar dapat mengobarkan semangat kepahlawanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014, baik dalam tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, maupun tahapan penyelesaian.

“Wujud nyata peningkatan k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan upaya untuk meningkatkan laporan keuangannya. Salah satu langkah yang ditempuh, yakni melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN).

Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, KPU juga berupaya untuk mewujudkan ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Media massa atau pers memilki peran jurnalistik untuk menyampaikan informasi (transfer knowledge) kepada masyarakat luas mengenai seluruh aktifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu. Di lain pihak, KPU juga harus dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada pers, sehingga pemberitaan yang dimuat oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai pemantau resmi akan membentuk posko pengaduan verifikasi partai politik, untuk memfasilitasi baik dari partai politik peserta pemilu ataupun dari masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil verifikasi peserta Pemilu 2014. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai penetapan hasil verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpotensi cacat hukum karena diputuskan dengan jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Lima alasannya adalah, pertama, pene ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus independen.

Demikian ditegaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik saat menjadi narasumber pada Seminar Peningkatan Pa ...Berita Selengkapnya