| Abraham Samad |
|
|
| |
| Abraham Samad: Pemanggilan SBY Hanya Sebagai Saksi Meringankan | Wednesday 07 May 2014 08:31:35 |
 |
KUPANG, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ambraham Samad mengatakan pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat hanya sebagai saksi meringankan untuk tersangka Anas Urbaningrum.
"Karena hanya sebagai saksi meringankan untuk Anas Urbaningrum dalam ...Berita Selengkapnya |
| Korban HAM Aceh Peringati 15 Tahun Tragedi Simpang KKA | Saturday 03 May 2014 20:31:25 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Bertepatan 15 tahun tragedi berdarah penembakan terhadap warga sipil di Simpang KKA, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara (K2HAU) menggelar syukuran dan do'a bersama di Simpang KKA, Paloh Lada, Dewantara, Sabtu (3/5).
Acara peringatan tersebu ...Berita Selengkapnya |
| Mantan Kepala BIN dan Kepala BPN Diperiksa KPK | Tuesday 29 Apr 2014 19:36:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono, dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto hari ini Selasa (29/4) dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjalani pemeriksan sebagai Saksi di KPK. .
Mereka berdua diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ...Berita Selengkapnya |
| 'Sedekah' Perusahaan Tumpulkan Intelek Kampus | Monday 28 Apr 2014 14:22:53 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sedekah dari para perusahaan atau korporasi besar dalam kemasan Corporate Social Responsibility (CRS) dalam bentuk bantuan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas pendidikan lainnya bagi kampus-kampus di berbagai kota di Indonesia telah menumpulkan daya kritis intelektual kampus.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korups ...Berita Selengkapnya |
| Komnas HAM: Kekuasaan Menyatakan Keadaan Darurat di Tangan Presiden | Sunday 27 Apr 2014 12:30:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya keadaan darurat dapat dibenarkan menjadi alasan langkah pengurangan hak asasi manusia. Oleh karena itu, otoritas yang berhak menetapkan keadaan darurat harus memiliki otoritas untuk melakukan pengurangan atau birokrasi hak asasi manusia.
“Dalam hal ini, otoritas tersebut adalah otoritas tertinggi yang memiliki keku ...Berita Selengkapnya |
| Prof Djohar Arifin Husin Bantah Kenal Tersangka Mahfud Suroso | Tuesday 22 Apr 2014 21:59:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Prof Djohar Arifin membantah, dirinyaa mengenal tersangka kasus Hambalang Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso.
Bantahan ini disampaikan Djohar Arifin yang merupakan putra kelahiran Tanjung Pura Langkati selepas diperiksa penyidik Komisi Pemberantasa ...Berita Selengkapnya |
| Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar | Thursday 17 Apr 2014 21:15:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Kutai Timur Isran Noor, menjelaskan kehadiranya prihal lahan perizinan pertambangan batubara yang luasnya 10 ribu hektar oleh satu perusahan yang diduga kuat milik Anas Urbaningrum mantan ketua umum Parta ...Berita Selengkapnya |
| KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang | Wednesday 16 Apr 2014 16:22:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor yang telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian mencapai Rp464,514 miliar harus di usut tuntas.
Adanya dugaan keterlibatan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yakni Olly Dondokambey yang diduga tur ...Berita Selengkapnya |
| Kembali Ada Pengakuan Suap Rp 2 Miliar ke KPK untuk Amankan Perkara | Tuesday 15 Apr 2014 23:18:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Selasa (16/4). Dalam sidang ini pengakuan saksi Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman, terkait adanya aliran dana suap sebesar Rp 2 miliar ke mantan Deputi Penindakan KP ...Berita Selengkapnya |
| Dalam Sidang Perdana Teuku Bagus di Dakwa Pasal Berlapis | Tuesday 08 Apr 2014 16:17:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perdana terhadap Mantan Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohammad Noor di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, Selasa (8/4).
Dalam sidang ini, Teuku Bagus didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 4.532.923.350,- dalam pr ...Berita Selengkapnya |
|
|