Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi III DPR
 
Gedung KPK Kebanjiran, Busyro Muqoddas: Minta Izin Penyidik Bereskan Kantor | Wednesday 06 Feb 2013 18:15:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Saat Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rekan kerja Komisi III DPR, disaat Abraham Samad sedang menjawab pertanyaan dari Abu Bakar Al Habsi.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas memohon izin kepada ketua sidang, Tjatur. "Izin pimpinan, saat ini gedung KPK banjir, dan air sudah masuk. Kami mohon izin
...

Anggota DPR Minta KPK Lebih Manusiawi Dalam Melakukan Penangkapan Terhadap Anggota DPR | Wednesday 06 Feb 2013 17:42:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, Rabu (6/2) Senayan Jakarta salah seorang Anggota DPR dari Fraksi PKS Abu Bakar Al Habsi, mengeluhkan kinerja KPK, tentang perlunya langkah kongkret dalam proses pencegahan korupsi di KPK.

"Mana yang lebih baik menangani pemberantasan korupsi, atau pencegahan," ujar Abu Bakar.

...

DPR Dukung Segera Ratifikasi Protokol Nagoya | Wednesday 06 Feb 2013 08:49:57

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mendukung segera meratifikasi Protokol Nagoya tentang lingkungan dalam bentuk RUU Sumber Daya Genetik (SDG). "Indonesia ini menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia selain kekayaan alam geografis, strategis, kekayaan budaya yang melatarbelakangi pengetahuan tradisional pengelolaan sumber daya genetik juga menjadi nilai ...

DPR Sahkan 8 Hakim Agung Baru | Tuesday 05 Feb 2013 18:21:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 8 hakim agung yang baru saja terpilih. 8 Hakim agung itu telah menyelesaikan fit and proper test yang digelar di Komisi III DPR.

Dalam rapat, Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika melaporkan hasil tes yang telah dilakukan. Gede Pasek mengatakan 8 nama itu dipilih berdasark
...

DPR Serukan Dunia Untuk Seret Israel Ke Mahkamah Internasional | Tuesday 05 Feb 2013 17:29:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhir Januari 2013 lalu, sebuah Panel Pencari Fakta tentang Pemukiman ilegal Israel di Tanah Palestina yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB meminta Israel untuk berhenti membangun pemukiman ilegal mereka di Palestina. Isreal juga diminta untuk menarik lebih dari setengah juta pemukiman ilegalnya dari Tepi Barat jika Israel tidak ...

DPR Apresiasi Pencapaian Penyerapan Anggaran Ombudsman RI Tahun 2012 | Monday 04 Feb 2013 16:54:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Terhadap tingkat penyerapan Tahun 2012 Ombudsman RI (ORI) sebesar 89,41 persen, Komisi II DPR memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan meminta kepada ORI untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2013, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih tepat guna, e ...

Meski Dihujat, Setjen DPR Raih Sejumlah Prestasi dan Penghargaan | Friday 01 Feb 2013 23:40:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Sekjen DPR Nining Indra Saleh di ruang KK II Gedung Nusantara Jumat (1/2) menggelar pertemuan dengan para Pejabat Eselon I, II, III dan IV serta pejabat fungsional di lingkungan Setjen. Dalam acara ini hadir seluruh Deputi dan Plt Sekjen Dr. Winantuningtyastiti S.M.Si berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan cand ...

BAKN DPR Apresiasi DPRD Sumsel Upayakan Laporan Keuangan WTP | Wednesday 30 Jan 2013 16:23:51

SUMSEL, Berita HUKUM - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengapresiasi DPRD Propinsi Sumatera Selatan yang mengupayakan laporan keuangan dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke tingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian ditegaskan anggota BAKN DPR Fauzi Ahmad ketika menerima Delegasi DPRD Propinsi Sumatera Selatan dip
...

Anggota Komisi IX RDP Bahaya Naroktika, Anggota DPR Kecam Pernyataan Menkopolhukam Bahwa Narkoba Bukan Ancaman | Wednesday 30 Jan 2013 13:04:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai NGO kesehatan, membahas masalah bahaya narkoba, Rabu (30/1).

Sidang RDP ini dipimpin oleh pimpinan sidang Dr Nova Rianti dari Fraksi PDIP. Dimana mengundang RDP dengan Ketua HIV Coorperation Program Indonesia, James Blogg, Kasubdit Bina
...

Komisi I Akan Bahas Ketentuan Iklan Kampanye | Monday 28 Jan 2013 22:03:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat khusus dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas peran KPI dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Terutama dalam penyusunan ketentuan iklan kampanye. Komisi I berharap KPI dapat bersikap tegas dalam mengawasi tayangan iklan kampanye yang berpotensi me ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]