| Fahri Hamzah |
|
|
| |
| Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju! | Thursday 18 Dec 2014 18:29:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum usai polemik atas penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Rini Soemarno kembali dikecam terkait pelarangan pengunaan jilbab panjang untuk pegawainya. Dan seperti diketahui pula sebelumnya, pada bulan november lalu Rini menjadi berita kontroversi di media, karena ia mengeluarkan Surat Permi ...Berita Selengkapnya |
| Din Syamsuddin dapat Penghargaan di Tiongkok | Sunday 14 Dec 2014 04:10:22 |
 |
CHONGQING, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA kembali memperoleh penghargaan berupa Lifetime Achievement Award for Leadership in Religion and Culture Development atau Penghargaan prestasi atas kepemimpinan dalam pengembangan Agama dan Kebudayaan. Penghargaan diberikan pada The 6th World Chinese Economic Forum d ...Berita Selengkapnya |
| Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah | Monday 24 Nov 2014 02:22:07 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Kebanggan Muhammadiyah terhadap kadernya yang terjun di ranah politik tersampaikan jelas oleh Ketua PP Muhammadiyah, H. A. Dahlan Rais, dalam pidato pembukaannya pada perhelatan Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVI, Jumat siang (21/11) lalu.
“Kami mengucapkan selamat kepada saudara Saleh Daulay, yang mengikuti jejak beberapa ...Berita Selengkapnya |
| UU No. 31/2014: Korban HAM Berat dan Terorisme Berhak Atas Kompensasi | Thursday 30 Oct 2014 04:36:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu (24/9) lalu, telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.
...Berita Selengkapnya |
| Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat | Monday 20 Oct 2014 21:31:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. Pasalnya, masih ada cara lain selain menaikkan BBM yaitu dengan melakukan penghematan dan konversi BBM yang gencar.
"Tantangan berikutnya yaitu kita harus mulai menerima kenyataan mencabut subsidi BBM itu kalau tidak ada konversi BBM memadai maka t ...Berita Selengkapnya |
| Denny Indrayana Akui Amanat Presiden Soal Penegakkan Hukum Belum Tuntas Diselesaikan | Wednesday 15 Oct 2014 23:18:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri (Wamen) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Denny Indrayana mengaku akan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penegakkan hukum yang berkeadilan belum tuntas ia selesaikan selama masa jabatannya selaku Wamen Menhukam sejak Oktober 2011 lalu.
“Amanat Presiden itu ad ...Berita Selengkapnya |
| Denny Indrayana Penuhi Panggilan Kejagung Sebagai Saksi Dugaan Gratifikasi | Friday 03 Oct 2014 21:00:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana Sambangi Gedung Bundar di Kejaksaan Agung, Jum’at pagi (3/10). Kedatangan orang nomer dua di Kementerian Hukum ini disebut sebagai Saksi Terkait tindak lanjut atas pengaduan Kasus Gratifikasi dalam pengurusan pengangkatan notaris.
Sebelumnya kasus itu ditemukan tim intern ...Berita Selengkapnya |
| Anas Urbaningrum: Saya Ingin Diadili Bukan Dihakimi, Apalagi Dijaksai | Wednesday 24 Sep 2014 21:13:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini memutus vonis hukuman 8 tahun penjara kepada Anas Urbaningrum dan denda Rp 300 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anas terbukti melakukan korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai putusan Majelis Ha ...Berita Selengkapnya |
| Dituntut 15 Tahun dan Denda 500 Juta, Anas Merasa Tidak Adil | Saturday 13 Sep 2014 00:19:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi proyek Hambalang, proyek-proyek lain, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam sidang tuntutan tersebut., Kamis (11/9) Jaksa Yudi Kristiani membacakan ber ...Berita Selengkapnya |
| Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP | Tuesday 02 Sep 2014 06:30:54 |
 |
KOREA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), kembali terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) dalam Assembly di Incheon, Korea, 25 - 28 Agustus 2014. Dengan demikian, Din telah menjabat untuk kedua kalinya setelah pad ...Berita Selengkapnya |
|
|