| DPR RI |
|
|
| |
| Ketua DPR Lantik Sekjen dan Wasekjen | Monday 25 Feb 2013 15:11:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah satu bulan menyandang predikat Plt atau pelaksana tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI. Senin (25/2) Winantuningtyastiti resmi menjadi Sekjen DPR RI yang baru, menggantikan Nining Indra Saleh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Winantuningtyastiti sebagai Sekjen DPR RI dan Achmad Djuned sebagai Wakil Sekjen di ...Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Harus Dikurangi | Monday 25 Feb 2013 00:07:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menyatakan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah 560 orang terlalu banyak dan harus dikurangi.
"Anggota DPR idealnya adalah sekira 300 orang atau separo dari jumlah sekarang, " ujar Hajriyanto, di Jakarta, Minggu (24/2).
Menurutnya, lembaga diatas harus dibu ...Berita Selengkapnya |
| DPR Nilai Bupati Buton Utara Langgar UU | Friday 22 Feb 2013 08:55:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dirinya akan menyampaikan langsung kepada Mendagri Gamawan Fauzi bahwa Bupati Buton Utara telah melakukan pelanggaran terhadap UU.
"Ini persoalan UU bahwa seorang Bupati telah melakukan perlawanan dan teguran beberapa kali dari Mendagri, Dirjen Otda," tegasnya saat menerima Rombongan For ...Berita Selengkapnya |
| BK DPR Akan Tertibkan Anggota yang Bolos | Thursday 21 Feb 2013 18:37:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kehormatan berjanji akan menertibkan dan menyampaikan kepada Ketua Fraksi dan anggota DPR terkait persoalan kehadiran fisik anggota dewan dalam Rapat-Rapat di DPR.
"Tadi Rapat Pimpinan dengan BK, pada intinya BK akan menegakkan Tatib terkait kehadiran anggota dimana harus secara fisik bukan hanya absen," ujar Ketua ...Berita Selengkapnya |
| Korupsi Politik Harus Dicegah Sejak Perekrutan Caleg | Thursday 14 Feb 2013 18:03:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berpolitik dengan membangun partai tetap terhormat sepanjang beretika dan berkomitmen baik. Partai politik justru harus menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan pemimpin bangsa. Namun, efek dari rentannya bahaya korupsi politik harus dicegah sejak awal perekrutan caleg.
Demikian ditegaskan anggota DPR RI Sohibul Iman d ...Berita Selengkapnya |
| BAKN Dorong Akuntabilitas di Industri Strategis | Thursday 14 Feb 2013 09:22:27 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memandang penting peran BUMN terkait industri strategis dalam proses kemandirian bangsa. Itulah sebabnya dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur 13-14 Februari, pertemuan dengan jajaran manajemen PT PAL Indonesia perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri ga ...Berita Selengkapnya |
| Posko Peduli Banjir DPR Salurkan Bantuan Rp 308,9 juta dan Obat-obatan serta Makanan | Tuesday 12 Feb 2013 17:26:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Posko Peduli Banjir DPR-RI menyalurkan bantuan berupa uang sebesar Rp 308,9 juta, obat-obatan, makanan dan pakaian kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serang dan Karawang yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Januari 2013 yang lalu.
Laporan Panitia yang diterima Pa ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPR Minta Dirjen Dukcapil dan KPU Sinkronkan Data Penduduk | Monday 11 Feb 2013 22:22:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Kemendagri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perbaikan terstruktur atas data penduduk, Integralisasi sistem kependudukan antara Pemerintah pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk menghindari deviasi angka dan kemungkinan terjadinya data pendud ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Desak Pemerintah Usut Adanya Dugaan Penimbunan Daging | Saturday 09 Feb 2013 00:14:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Audiensi Komisi IV DPR RI dengan Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia (Apdasi) Jawa Barat di Jakarta, Kamis (7/2) siang, terungkap dugaan adanya penimbunan daging sapi oleh pengusaha-pengusaha nakal.
Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah dan polisi untuk menyelidiki dan mengusut dugaan tersebut.
Anggota K ...Berita Selengkapnya |
| Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi | Thursday 07 Feb 2013 02:03:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) DPR dengan KPK, Muhajir Sodruddin, Anggota baru di Komisi III DPR, dimana sebelumnya Muhajir, Politisi dari FPAN ini duduk di Komisi VI.
Muhajir mencecar pertanyaan kepada Komisioner KPK, "bila KPK melakukan proses penangkapan merupakan penegakkan hukum apa hanya sebagai pencintraan, baha ...Berita Selengkapnya |
|
|