|
|||||
| Polda Metro Bantah Resmob 'Back Up' Mafia Tanah | 2021-03-09 07:49:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat membantah dugaan Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya telah mem-'back up' mafia tanah dalam sengketa sebidang tanah di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Ia menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Resmob adalah menindaklanjuti adanya laporan pasal 167 KUHP. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah | 2021-03-08 08:11:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan. |
||||
| Polda Metro Gandeng Kementerian ATR/BPN Brantas Mafia Tanah di Jakarta | 2021-03-04 01:07:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi (rakor) penyidikan mafia tanah, di Gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/3). Rakor itu bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam upaya menuntaskan berbagai kasus mafia tanah yang terjadi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Mengapa Presiden Cabut Perpres Miras? | 2021-03-03 10:22:15 | |||||
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid |
||||
| Kekaguman Seorang Jaksa terhadap Pelayanan Satpas SIM 1221 Polrestro Depok: Ramah dan Patuhi Prokes | 2021-03-03 05:25:39 | |||||
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Pelayanan publik yang berlangsung di Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) 1221 Polres Metro Depok, mengundang decak kagum salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). |
||||
| HNW Suarakan Penolakan Perpres Investasi Miras | 2021-03-02 04:42:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi industri minuman keras (miras) mengandung alkohol tidak hanya berlaku untuk beberapa Provinsi yang secara definitif disebutkan. Yaitu Provinsi Bali, ...Berita Selengkapnya |
||||
| Soal Perpres Miras, Sekum PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Lebih Bijak | 2021-03-02 04:20:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras (Miras). |
||||
| Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia | 2021-03-01 16:47:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina angkat bicara terkait pembukaan izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil. Ia mengingatkan, negara seharusnya membuat kebijakan yang mampu untuk menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia. |
||||
| Gubernur Anies Raih Dua Penghargaan Lagi, PKS: Salut dan Bangga! | 2021-03-01 14:12:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin, untuk kesekian kalinya mengapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan dalam meraih dua penghargaan dalam waktu dekat, yang pertama pada Selasa (23/2/2021) dari Beritasatu Media Holdings sebagai Public Leaders dan yang kedua hari, Kamis (25/2 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Terduga Penunggang Gelap Tim Pengurus PKPU PT GRP akan Dilaporkan ke Bareskrim | 2021-02-27 06:24:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana Prof Andi Hamzah mengatakan Polri tentunya harus memproses berbagai laporan masyarakat, apalagi menyangkut dugaan pemerasan yang dampaknya juga akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. |
||||
|
|||||
