JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Pemerintah terkait impor beras mengalami simpang siur sehingga tidak ada kesatuan argument antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Direktur Utama Bulog Budi Waseso.

Menanggapi sengkarut komunikasi publik beserta kebijakan negara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu lalu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar sidang disiplin anggota. Hal itu sebagaimana diketahui dari situs resmi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.

"Polda Metro Jaya pada hari Jumat, 5 Maret pukul 10.30 WIB mengadakan sidang disiplin anggota Ditlantas PMJ," tulis informasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengeval ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.

Penegasan tersebut ditekankan Sudi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit 3 Unit 4 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus seorang Polisi gadungan dengan pangkat komisaris polisi atau kompol inisial AS yang kerap melakukan pemerasan terhadap wanita prostitusi online.

"AS ini adalah polisi gadungan. Jadi dia polisi gadungan coba berupaya menjadi seorang polisi pakaian lengkap memi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengusulkan perubahan tarif Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan mobil listrik kepada Komisi XI DPR. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Baginya, pengumuman rencana impor itu meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia.

"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pembinaan dan Kepemimpinan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyoroti soal krisis politik yang tengah terjadi di Myanmar. Ia pun mendorong agar para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

"Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

PERPRES NO 10 Tahun 2021 tentang miras sudah dicabut. Hanya berumur sebulan. Pemerintah, dengan segala dinamikanya, telah mendengar keluhan dan protes rakyat.

Kini giliran DPRD DKI yang masih belum berkeinginan mengakomodir usulan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir di PT. Delta Djakarta.

Pemprov DKI ...Berita Selengkapnya