| Muhammadiyah |
|
|
| |
| Utang Pemerintah Indonesia ke Muhammadiyah Capai Rp 1,2 Triliun | 2019-12-31 07:37:37 |
 |
SOLO, Berita HUKUM - Prof Din Syamsuddin mengatakan, utang pemerintah ke Muhammadiyah mencapai Rp 1,2 triliun. Utang tersebut berupa tanggungan BPJS di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.
"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS? Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, tenyata ang ...Berita Selengkapnya |
| Sabara K Ngou: Darul Arqam akan Menjadi Pusat Bisnis Syariah dan Wisata Religi di Gorontalo | 2019-12-30 07:31:58 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Pembangunan Mesjid Darul Arqam beserta fasilitas pendukung lainnya mendekati tahap finishing, hal ini terbukti ketika awak media diajak berkeliling oleh Ketua PWM provinsi Gorontalo Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd, beserta pengurus lainnya untuk melihat langsung proses pengerjaan pembangunan gedung Darul Arqam yang t ...Berita Selengkapnya |
| Refleksi Akhir Tahun 2019, PW Muhammadiyah Gorontalo Gelar Konfrensi Pers | 2019-12-30 06:58:11 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Dalam rangka refleksi akhir tahun 2019, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Gorontalo menggelar konferensi pers di Mesjid Darul Arqam Kota Gorontalo, Sabtu (28/12).
Yang hadir pada acara ini anrtara lain, Ketua PWM Provinsi Gorontalo Prof. Dr. H. Abd. Kadim Masaong, M.Pd, Wakil Ketua PWM Dr. Lukman Arsyad, M.Pd ...Berita Selengkapnya |
| PKS Setuju Bentuk Pansus Agar Cipratan Uang Kasus Jiwasraya Terang Benderang | 2019-12-29 08:13:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi PKS dengan tegas menyatakan setuju dengan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus Jiwasraya di DPR. Penegasan itu disampaikan langsung Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam akun Twitternya, Sabtu (28/12).
Jazuli mengungkap bahwa pembentukan pansus penting agar kasus yang oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin tel ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Permasalahan Jiwasraya Segera Terselesaikan | 2019-12-26 23:07:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menilai permasalahan yang dihadapi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) sebagai bentuk kejahatan yang terstruktur dan organized crime, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dalam jumlah yang besar. Pihaknya mendorong Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan permasalaha ...Berita Selengkapnya |
| Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Bung Karno dan Peresmian Gedung Ir H Juanda di Unismu Kaltim | 2019-12-26 19:22:44 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Peletakan vatu pertama pembangunan gedung Bung Karna dan peresmian gedung Ir. H. Juanda di komplek Universitas Muhammadiyah Kaltim dihadiri oleh Sigi Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim pada, Kamus (19/12) lalu.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Titim (Kaltim) Sigit Wibowo mengapresiasi peresmian dan peletakan batu pertama gedung ...Berita Selengkapnya |
| Kejaksaan Agung Sidik Kasus Dugaan Korupsi di Asuransi Jiwasraya Sebesar Rp 13,7 Triliun | 2019-12-19 08:01:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan kerugian negara sekitar Rp 13,7 triliun.
Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, dugaan korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama pada PT Asuransi Jiwasraya adalah ...Berita Selengkapnya |
| Aung San Suu Kyi: Dulu Simbol Demokrasi, Kini Dituding Persekusi Muslim Rohingya | 2019-12-13 07:32:01 |
 |
MYANMAR, Berita HUKUM - Aung San Suu Kyi dianggap sebagai simbol demokrasi dan hak asasi manusia, bahkan menerima Nobel Perdamaian pada 1991. Namun kini dia dianggap bertanggung jawab atas genosida Muslim Rohingya.
Dia menghadiri sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, untuk menghadapi tuduhan genosida yang diajukan oleh Gambia, sebu ...Berita Selengkapnya |
| Nadiem Makarim Harus Belajar Kembali Tentang Kebudayaan | 2019-12-12 06:08:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendidikan merupakan produk dari kebudayaan. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diharapkan tak hanya fokus pada pendidikan dan mengenyampingkan kebudayaan.
Hal itu disampaikan pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti (YSNB), Pontjo Sutowo mengacu pada kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim yang me ...Berita Selengkapnya |
| Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida' | 2019-12-11 06:02:19 |
 |
BANGLADESH, Berita HUKUM - Para pengungsi Rohingnya yang sejak beberapa tahun terakhir tinggal di kamp-kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, mendesak Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas terjadinya 'genosida'.
Mohammed Zobayer, 19 tahun, kepada kantor berita Reuters mengatakan, "Kami menyaksikan perkosaan, penyiksaan dan ...Berita Selengkapnya |
|
|