| DPRK |
|
|
| |
| DPRK: Pencairan Dana 63 Lembaga Salah Aturan | Sunday 26 May 2013 19:06:51 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, Syahyuzar AK S.Sos menanggapi kritikan terkait pengucuran dana hibah yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa - Aceh.
"Benar memang yang menyetujui DPRK, namun itu sesuai dengan permendagri No. 13, karena kami sudah sesuai apa yang mereka us ...Berita Selengkapnya |
| Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan | Friday 24 May 2013 09:18:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika persoalan Papua karena beberapa pertimbangan. Pertama kita inginkan Papua bagian dari NKRI yang secara politik stabil dan secara pembangunan signifikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas rakyat papua secara keseluruhan.
Dalam Raker Komisi I ...Berita Selengkapnya |
| DPR Apresiasi Positif Pemanggilan Kedubes Inggris | Thursday 23 May 2013 09:12:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua BKSAP Hayono Isman mengapresiasi positif langkah pemerintah yang memanggil Dubes Inggris serta mempertanyakan pembukaan kantor Organisasi Separatis Papua di Oxford, Inggris.
"Penjelasannya dari Dubes bahwa itu merupakan keputusan tingkat lokal dimana Walikota Oxford memberikan ijin, namun Duta Besar Inggris me ...Berita Selengkapnya |
| Perlu Perbaikan Sistem Seleksi Anggota BPK | Wednesday 15 May 2013 22:19:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso menilai perlu adanya perbaikan pada sistem seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbaikan ini dapat dilakukan melalui perubahan pada Undang-Undang (UU) BPK, sehingga proses pemilihan anggota lebih memperhatikan kompetensi calon dan tidak ada ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: UN 2013 Salah Satu Catatan Terburuk | Tuesday 14 May 2013 09:48:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan atas karut marutnya Ujian Nasional (UN) 2013. Ia menilai UN tahun ini merupakan salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
“UN 2013 merupakan salah satu catatan buruk. Dewan menyesalkan pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat yang tidak dapat dilaksanakan secar ...Berita Selengkapnya |
| 230 Anggota Dewan 'Bolos' Rapat Paripurna | Monday 13 May 2013 17:58:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada sekitar 230 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bolos pada rapat pembukaan masa sidang ke-IV tahun 2012-2013.
Sedangkan yang hadir, berdasarkan informasi yang diperoleh BeritaHUKUM.com di lokasi adalah 330 anggota. Yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat 100 anggota, Golkar 61, PDIP 47, PKS 39, PAN 26, PPP 18, ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Marzuki Alie Setuju BBM Naik | Monday 13 May 2013 17:57:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikritisi oleh berbagai pihak, dan pada tingkat legislatif dimana pada halaman 13 yang dipermasalahkan oleh FPDIP dan FPKS isinya masalah kenaikan harga BBM. Namun Ketua DPR RI, Marzuki Ali setuju dengan kenaikan BBM karena untuk ketahanan energi nasional.
"Ini memberikan pelaj ...Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Rapat Dengan Presiden Bahas Kenaikan BBM | Monday 13 May 2013 09:39:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI, pagi ini Senin (13/5) memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan diagendakan akan membahas RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) dan rencana kenaikan harga BBM.
"Ini forum positif menyangkut pe ...Berita Selengkapnya |
| Di Atas Angin, DPR Suka Bolos Sidang | Sunday 12 May 2013 23:05:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bolos saat sidang di parlemen. Namun hal ini bukanlah barang baru lagi.
Menurut Lely Arrianie, pengamat komunikasi politik, yang fokus menyoroti tingkah anggota DPR, fenomena tersebut mulai terjadi sejak keanggotaan DPR pertama pascareformasi.
Pada 2004, Lely ...Berita Selengkapnya |
| Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi | Saturday 11 May 2013 08:42:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah mendukung upaya PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang KRL. Namun kebijakan yang dilakukan harus dilakukan dengan persiapan, tidak dengan menghapus KRL Ekonomi begitu saja.
"PT KAI ini juga mendapat amanat melayani publik termasuk yan ...Berita Selengkapnya |
|
|