|
|||||
| Sukamta Minta BIN, BSSN, Polri, dan Kominfo Terlibat Selesaikan Masalah Dugaan Peretasan BSI | 2023-05-16 13:08:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah terkait Bank Syariah Indonesia (BSI), baik secara hukum maupun keamanan si ...Berita Selengkapnya |
||||
| Digugat Gegara Berita Utang Kereta Cepat, KompasTV Cari Solusi ke Dewan Pers, Forum Pemred dan AJI | 2023-05-13 06:33:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Audiensi telah diadakan oleh redaksi KompasTV dengan sejumlah pemangku kepentingan pers di Indonesia dengan Forum Pemred, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan bertemu Ketua Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta. |
||||
| Perbankan dan Pemerintah Harus Lebih Sensitif terhadap Perkembangan Ancaman Siber | 2023-05-13 02:05:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap perbankan dan Pemerintah meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang. Hal ini diungkapkannya pasca munculnya dugaan adanya serangan siber yang melumpuhkan transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama beberapa hari belakangan ini. |
||||
| 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah | 2023-05-12 01:23:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang tahun politik 2024, tak pelak Muhammadiyah ingin ditarik ke dalam gejolak hajatan lima tahunan tersebut untuk mendukung calon tertentu, atau partai politik tertentu. Sebagai organisasi yang memiliki Khittah, Muhammadiyah tetap teguh, tidak terlibat dalam politik praktis. |
||||
| Kapolda Metro Minta Penyidik Profesional dan Utamakan Penegakan Hukum Berkeadilan | 2023-05-11 19:41:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memberikan arahan kepada seluruh penyidik di Direktorat Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Arahan tersebut terkait proses penanganan dan penegakan hukum di wilayah hukum (wilkum) Polda Metro Jaya agar berjalan maksimal. |
||||
| Siber Polri Tetapkan A.P Hasanuddin sebagai Tersangka Ujaran Kebencian terhadap Muhammadiyah | 2023-05-01 14:50:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah. A.P Hasanuddin dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transak ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bukan Hanya Sang Pencerah, Kiai Dahlan juga Pembelok Arah Sejarah | 2023-03-03 11:33:23 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sidney Hook dalam The Hero in History mengemukakan bahwa ada dua jenis manusia dalam hubungannya dengan sejarah. Ada manusia yang ia sebut 'eventful man'; dan manusia lain yang ia namakan 'event-making man'. Yang pertama adalah 'manusia dalam peristiwa'; yang kedua adalah 'manusia pencipta peristiwa'. |
||||
| Arsul Sani Minta Kepolisian Lakukan Proses Hukum pada Aksi Kekerasan Anak Pegawai DJP | 2023-02-24 01:31:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyoroti kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS), anak dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui akun twitter-nya, @arsul_sani, ia meminta Polda Metro Jaya hingga Kapolri memberikan perhatian atas kasus terse ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan | 2023-02-04 02:47:30 | |||||
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Muhammadiyah melalui Muktamar ke-48 tanggal 18-20 November 2022 di Surakarta telah menetapkan isu-isu strategi. Salah satu isu yang dibahas ialah problem keumatan. Menurut Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Alimatul Qibtiyah dalam kajian Gerakan Subuh Mengaji pada Kamis (26/1) lalu, ada tujuh isu keumatan yang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Sesalkan Tambahan PMN Rp3,2 T untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2023-01-19 00:08:09 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Suryadi menjelaskan, total PMN Rp 7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). |
||||
|
|||||
