JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto (Setnov) terkait perkara korupsi dalam pengadaan KTP-e tidak memerlukan izin dari Presiden Joko Widodo.

"KPK tidak butuh izin untuk memeriksa, kalau Polisi memang. Tapi kalau KPK ada UU sendir ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, menerima permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka KPK terkait dugaan korupsi proyek pengadaan e-KT Setya Novanto dalam sidang Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Penetapan tersangka terhadap Novanto oleh Komisi Pemberantasa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pilkada serentak yang dihelat pada 2018 terancam oleh persoalan E-KTP yang belum tuntas. Pasalnya, kapasitas software untuk merekam data pemilih sangat terbatas, hanya mampu merekam 170 juta data pemilih. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi soal ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan persoalan terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Korban bunuh diri di sebuah rumah di Edinburgh Avenue, kawasan Beverly Grove, Los Angeles (LA) Amerika Serikat, dipastikan bernama Johannes Marliem. Sebelumnya, ia sempat mengungkapkan kekecewaannya pada pimpinan KPK dan sebuah media massa lantaran pemberitaan yang membuat nyawanya terancam.

Mengutip wehoville, Jumat (11/ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya siap mengikuti proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya sudah melihat di media bahwa saya sudah ditetapkan oleh Ketua KPK sebagai tersangka, dan sebagai warga negara yang baik maka saya akan mengikuti dan ta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan KTP-Elektronik tidak terkait dengan panitia khusus (pansus) hak angket DPR terhadap KPK.

"Mengenai pansus, sebagaimana saya sampaikan beberapa kali, satu-satunya cara adalah KPK adalah mempercepat kerjanya, meningkat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Telah berlangsung aksi unjuk rasa pada Senin (12/6) dengan melakukan treatikal melepaskan seekor tikus got berwarna 'merah, biru, kuning' di depan gedung kantor antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) oleh sekerumunan massa pendemo dari 'Komunitas Politik Guntur 49' melanjutkan demonstrasi ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan tindakan hukum terhadap mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Maryam menjadi buronan atas pemberian keterangan palsu pada kasus KTP Elektronik, mangkir pada pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada 26 April 2017.

KPK berkoordinasikan de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno sebagai Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI menghadiri sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelang sidang, Teguh kembali membantah dirinya menerima sejumlah uang seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun Komisi Pemberan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mempertanyakan kredibilitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP yang tidak transparan dan terkesan mengada-ada. Sebab, pemegang proyek itu mantan Mendagri Gamawan Fauzi, menurutnya bersih, berkomitmen, dan bahkan mendapat B ...Berita Selengkapnya