JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dihadiri 281 anggota dari 550 anggota menyetujui nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Bila tidak ada keberatan terhadap anggota yang diusulkan dari masing-masing fraksi, bisa kita sepakati untuk disetujui, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua orang warga negara Indonesia yakni Widodo Putu Prawiro dan Suhartono selaku wiraswasta, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (22/04). Sidang pendahuluan perkara nomor 40/PUU-XI/2013 ini diketuai oleh Ketua MK M. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menggugat keberadaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Mereka menengarai, keberadaan Banggar DPR yang bersifat tetap dan adanya praktik perbintangan atau pemblokiran anggaran telah membuka peluang praktik ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian permohonan mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPR, DPRD dan DPD (MD3) serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) kewenangan legislasi oleh MK, mendapat apresiasi oleh Ketua DPD RI Irman Gusman yang mengungkapkan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Pemerintahan (RKN) 2013, di JCC Senayan Jakarta yang dihadiri 1.800 peserta; seluruh Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Polri dan Panglima TNI.

Termasuk Ketua DPR, DPD, MPR, dan ketua DPRD, juga ketua KPK, serta ketua DPD Irman Gusman yang tampak hadir dan sempa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan Judicial Review UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/1).

Undang-Undang ini digugat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan kuasa dua Law ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Baleg) DPR Senin (21/1) menggelar rapat dengar umum (RDPU) dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) guna menghimpun masukan untuk pembahasan Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Anna Mua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Litigasi Judicial Review DPD RI, hari ini menghadiri sidang Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari Pemohon dan Pemerintah atas uji materi UU MD3 dan UU P3, UU No. 27 tahun 2009, Rabu (19/12).

Saksi Irsan Noor, yang merupakan saksi Fakta, mengatakan UU No. 27 tahun 2009, Anggo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang panel Perbaikan Permohonan atas uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan (UU MD3) yang teregistrasi dengan Nomor 104 /PPU-X/2012. Perk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang judicial Review Permohonan angota DPD RI Kepada Mahkamah Kontitusi tentang pengujian UU MD3, di gelar hari ini di lantai dua Gedung Mahkamah Kontitusi Jakarta, Rabu (10/10).

Sidang yang dibuka oleh Hakim MK Hamda Zulpa ini, dihadiri oleh Ketua DPD RI Wa Ode, dan 19 angota DPD RI, antara Lain: Parlindungan Purba, Ra ...Berita Selengkapnya