JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR.

Banyak subtansi pengaturan yang di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dilanjutkan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR ...Berita Selengkapnya

BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Densus 88 Antiteror Polri terus melakukan serangkaian operasi di pelbagai daerah usai insiden rentetan serangan bom di Surabaya, Jawa Timur. Langkah Polisi sangat agresif sehingga berhasil menangkap puluhan terduga teroris dan beberapa di antaranya tewas.

Kapolri Jenderal (Polisi) Tito Karnavian adalah sosok yang p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme dipertanyakan. Pasalnya, badan baru ini akan berbenturan dengan badan yang sudah ada. Tumpang tindih kepentingan akan terjadi, termasuk ketidakefektifan di lapangan.

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan hal ini dalam waw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU 15/2003 atau RUU Anti Terorisme, Muhammad Syafi'i, tidak peduli dengan ancaman Presiden Joko Widodo.

Ia tegaskan, Pansus tidak akan terpengaruh dengan pernyataan Jokowi yang berniat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika RUU tidak selesai pada Juni.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan sejak awal tidak ada satu pun fraksi yang menolak penyelesaian RUU Terorisme. Menurutnya, semua fraksi di DPR RI mendukung penyelesaian RUU Terorisme, termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

"Semua fraksi mendukung penyelesaian RUU Terorisme itu. Sehingga tidak benar kal ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Jelang melakukan jadwal pemusnahan barang bukti narkoba di halaman Polda Riau, tiba-tiba adanya serangan dari sekelompok orang tak dikenal terduga teroris mengendarai sebuah mobil Avanza warna putih Plat No BM 1192 RQ, Rabu (16/5) sekitar pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan data di lokasi kejadian, ada dua kontributor televisi ...Berita Selengkapnya

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman

SAYA SEPENDAPAT dengan Ketua Hukum PBNU, Robikin Emhas, agar presiden bikin Perpu Teroris saja. Sebab, jelas-jelas kehendak pemerintah pada UU Anti Teror itu, melanggar due process of law (menegakkan hukum dengan cara melawan hukum). Itu satu.

Kedua, masyarakat civil tak menganggap terorisme sebagai kejahatan s ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Anti Terorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Meski demikian, ia meminta pemerintah satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU Terorisme di DPR.

"Presiden minta RUU Anti Terorisme selesai paling lambat bulan Juni. Kami di DPR RI menegaskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia sudah memasuki darurat terorisme. Sebab, serangan demi serangan terorisme masih terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

"Belum usai luka rusuh napi terorisme di Rutan Mako Brimob beberapa hari lalu, kini serangan terorisme kembali terjadi lagi di Surabaya. Indonesia ...Berita Selengkapnya