JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Revisi terhadap UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang harus segera dilaksanakan. Namun, revisi itu untuk memperkuat, bukan untuk meperlemah institusi pemberantasan korupsi itu, seperti yang akan dilakukan Panja DPR dalam upaya merevisi UU KPK.

Apalagi dengan penetapan Wakil Ketua Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Posisi Fachri Hamzah kini berada di atas angin. Kader PKS yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR untuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penunjukan Fachri Hamzah yang akan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan politisi PK Fachri Hamzah mengenai KPK sebagai lembaga superbody dan harus dibubarkan, merupakan kesalahan besar. Pasalnya, institusi pemberantasan sama sekali tidak sekuat, seperti yang ada dalam pikirannya itu.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam melaksanakan konsultasi deng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR mendukung penuh Fachri Hamzah dengan wacananya untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, fraksi tersebut akan melakukan evaluasi atas keberadaan institusi pemberantasan korupsi itu.

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat, Komi ...Berita Selengkapnya