JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menilai narasi komunis atau PKI tidak bangkit lagi adalah narasi yang dihembus oleh para pendukung komunis atau PKI. Narasi itu sengaja dihembuskan untuk meninabobokkan para tokoh hingga masyarakat agar tidak membahas persoalan PKI.

"Saya tahu terkahir ini banyak narasi, termasuk par ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy mengatakan Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Namun, ia menyayangkan adanya dua kado pahit disaat masyarakat tengah memperingati hari lahir Pancasila tahun ini.

"P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Pasalnya, lanjut Aboe, TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan TAP MPRS XXV/1966 masuk dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mulai dibahas di Badan Legislasi DPR RI. TAP MPRS itu berisi larangan faham komunisme dan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hampir semua fraksi di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Seperti, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan P ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menjelaskan, dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), DPR tidak sendiri tapi bersama-sama dengan pemerintah. Ketika Pemerintah menolak atau DPR RI yang menolak, pembahasan RUU itu tidak akan selesai.

Hal tersebut disampaikan Ibnu menjawab pertanyaan salah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, mandeknya pembahasan beberapa undang-undang yang belum selesai disebabkan oleh pemerintah yang tidak hadir saat pembahasan di DPR. Pembahasan undang-undang tidak bisa dibahas secara sepihak, harus melibatkan pemerintah. Pernyataan tersebut dia sampaikan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, DPR RI bersama pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyelesaikan 99 persen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan telah siap untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Unda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini dianggap memperlemah KPK.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali membicarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan seluruh lembaga terkait untuk melakukan konsolidasi terkait pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demi ...Berita Selengkapnya