|
|||||
| Proyek Kereta Cepat Sarat dengan Korupsi, KPK Harus Periksa Rini Soemarno | 2016-04-13 13:09:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengutip isi konten berita yang berasal dari salah satu berita media online di Brunei one; brudirect.com yang disadur dari kantor berita Reuters pada Senin (11/4), adanya pengakuan Petinggi CRC limited Ji Wenlin and Zhou Yong Kang ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China, yang juga mengungkap keterkaitanny ...Berita Selengkapnya |
||||
| Emil Salim: Kereta Cepat Wujud Kebingungan dan Ketidakjujuran Menteri Jokowi | 2016-02-21 12:09:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gregetan melihat kebijakan pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 dengan nilai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 75 triliun yang salah kaprah, tokoh tersohor Indonesia, Emil Salim 'turun gunung' membantah argumentasi Rhenald Kasali tentang kereta cepat. |
||||
| FSPB Telah Melayangkan Gugatan 'Class Action' Pembatalan Kereta Cepat | 2016-02-16 15:48:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - FX Arief Poyuono, SE. MKom, Bin Tresnadi, dkk mewakili Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSPB) bersama kuasa hukumnya |
||||
| Fitra: Kereta Cepat Tak Gunakan Anggaran Negara, Omong Kosong! | 2016-02-15 13:09:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan tidak mungkin jika mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 dengan nilai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 75 triliun sama sekali tidak menggunakan anggaran negara. |
||||
| FSPB Siap Gugatan 'Class Action' Pembatalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2016-02-15 00:06:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan Mega Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung sepanjang 142,3 dengan nilai US$5,5 miliar atau sekitar Rp 75 triliun yang telah di groundbreaking atau acara peletakan batu pertama pembangunan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) rencananya besok pada, Selasa (16/2) pukul 13.00 WIB akan ...Berita Selengkapnya |
||||
| BUMN Tak Boleh Sembarangan Gunakan Aset Negara dalam Proyek KAC !! | Wednesday 03 Feb 2016 11:27:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penolakan terhadap rencana pemerintah Indonesia pada Mega proyek 'raksasa' pembangunan KAC terus saja muncul dari berbagai pihak, kini juga datang dari Ketua Komisi VI DPR-RI A. Hafisz Tohir yang juga mempertanyakan rencana pemerintah membangun kereta api cepat (KAC) atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung. |
||||
| Wakil Ketua DPR Sesalkan Keputusan Pemerintah Terkait Kereta Api Cepat | Monday 01 Feb 2016 20:23:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan langkah Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terburu-buru meresmikan pembangunan mega proyek 'raksasa' kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung. Padahal, sejak awal proyek itu sudah bermasalah dan bahkan melanggar aturan. |
||||
| TNI AU Sepenuhnya Dukung Pemerintah pada Pembangunan Kereta Cepat | Wednesday 27 Jan 2016 23:04:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemberitaan yang kini sedang ramai di beritakan tentang adanya penolakan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengenai rencana pembangunan mega proyek Kereta Cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung senilai Rp 78 triliun, serta stasiun LRT (Light Rail Transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perd ...Berita Selengkapnya |
||||
| 5 Kritik Pedas dan Walhi Siap Layangkan Gugatan Terkait Kereta Cepat | Sunday 24 Jan 2016 17:08:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berencana melayangkan gugatan menyusul terbitnya Peraturan ?Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. |
||||
| Faisal Basri: Surat Terbuka Kepada Bapak Presiden: Jangan Lanjutkan Sesat Pikir | Saturday 23 Jan 2016 07:17:32 | |||||
 |
Oleh: Faisal Basri |
||||
|
|||||
