JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar tidak sedap datang dari calon ibukota baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pasalnya, masalah akut yang terjadi di DKI Jakarta ternyata juga turut melanda sang calon pengganti.

Masalah akut yang dimaksud adalah banjir. Kemarin, Kamis (30/1) banjir melanda wilayah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.

Banji ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud berharap kegiatan mega proyek yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya melibatkan dan berpihak pada masyarakat setempat. Menurutnya penduduk Kaltim masih delapan persen pengangguran, mestinya kegiatan-kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, wajib ring satu atau ring dua, khus ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berira HUKUM - Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) menurut Dr. Ir. Barnalus Saragih, M.Sc sebagai ahli lingkungan pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman bahwa pada tahun 2045 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mendapat kritik dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyebutkan, perihal pemindahan ibukota bukanlah suatu hal yang mudah dan perlu perencanaan yang matang.

Terlebih soal esensi dar ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua DPRD Prov. Kaltim Makmur HAPK menerima kunjungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara beberapa waktu lalu, terkait keinginan mahasiswa mengundang ketua Dewan untuk menjadi narasumber pada forum mahasiswa yang akan di canangkan pada waktu dekat.

Ketua umum KAMMI Kaltimtara Haris Jundana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja yang digelar antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Bappenas. Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI menyetujui rencana pemindahan IKN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, menjadi salah satu agenda besar pemerintahan periode ini yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan jajaran Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Anggota Komisi XI DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia tengah dihebohkan dengan kabar baru mengenai kepenguasaan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon Ibu Kota baru Republik Indonesia (RI) di Kalimantan Timur, lahan rencana Ibu Kota baru nanti sebagian besar dikuasai oleh Taipan atau konglomerat Sukanto Tanoto dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI). L ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema "Menyoal Rencana Pemindahan I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon meyakini rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa batal, jika fraksi-fraksi di DPR RI tidak sepakat akan rencana tersebut. Terlebih lagi bila pemindahan ibu kota ini tidak disertai kajian yang matang.

"Bisa ( ...Berita Selengkapnya