Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu 2014
 
Tim Prabowo-Hatta Ajukan Pengaduan Baru Dalam Sidang DKPP | Tuesday 12 Aug 2014 11:26:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menyidangkan sebanyak 14 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari 14 perkara tersebut, diketahui ada tiga penambahan perkara yang layak disidangkan DKPP. Pada sidang pertama DKPP hanya menye
...

Tim Prabowo-Hatta Dorong DKPP Prioritaskan Kasus Pembukaan Kotak Suara | Monday 11 Aug 2014 16:57:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Kuasa Hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU Daerah (KPUD) membuka kotak suara hasil pemilihan presiden, merupakan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai upaya terstruktur oleh pe
...

Gerindra Jatim Laporkan Kasus Pemukulan ke Komnas HAM | Friday 08 Aug 2014 16:37:54

JAWA TIMUR, Berita HUKUM - Aksi demo yang dilakukan oleh pendukung Prabowo – Hatta di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada hari Rabu (6/8) berbuntut ricuh dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada salah satu pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Jatim yaitu Marsekan Ibrahim dan Ketua DPC Gerindra Sid ...

'Penambahan Materi Permohonan itu Hak Pemohon' Kekhawatiran KPU Terlalu Mengada-ada | Friday 08 Aug 2014 16:08:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti arahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Rabu kemarin (6/8), Tim Pembela Merah Putih selaku kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menyerahkan ber ...

Tim Prabowo-Hatta: Pembentukan Pansus Pilpres Untuk Demokrasi yang Lebih Baik | Thursday 07 Aug 2014 17:19:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pihaknya pada hari Rabu (06/08/2014) telah melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI berkaitan dengan desakan pembentukan Pansus Pilpres.

"Pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 telah dilakukan audiensi antara masyarakat p
...

Butuh Legitimasi Kuat Untuk Pimpin Indonesia | Thursday 07 Aug 2014 00:04:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dibutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Tanpa legitimasi kuat, tak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat berorasi di hadapan para relawan Prabowo-Hatta, Rabu (6
...

Tim Prabowo - Hatta Ajukan Gugatan ke MK Agar Hasilkan Demokrasi Berkekuatan Hukum Tetap | Wednesday 06 Aug 2014 18:40:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Rabu (6/8), telah dilaksanakan sidang perdana gugatan Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang ini merupakan sidang pendahuluan untuk peninjauan dan perbaikan berkas-berkas yang gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo – Hatta.

Sidang perdana tersebut dihadiri secara langsung oleh Capres dan C
...

Marwah Daud: Pansus Pilpres Penting Untuk Proses Demokrasi Yang Lebih Baik | Wednesday 06 Aug 2014 17:28:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Tim Perjuangan Merah Putih Untuk Kebenaran dan Keadilan, Marwah Daud Ibrahim menyatakan bahwa rencana dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden sangat penting untuk demokrasi Indonesia yang Indonesia yang lebih baik.

“Seluruh rakyat Indonesia tentunya berharap adanya proses demokrasi yang lebih baik
...

MS Kaban: Rakyat Berhak Mengawal Proses Persidangan MK Agar Berjalan Transparan, Adil | Wednesday 06 Aug 2014 11:34:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi gugatan sengketa Pemilu Pilpres 9 Juli 2014, MS Kaban berharap agar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) serius dan sungguh-sungguh dalam memproses perkara Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang dilayangkan oleh kubu Capres-Cawapres pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo- ...

MK Hari Ini Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2014 | Wednesday 06 Aug 2014 09:21:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana gugatan Pemilu Presiden yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta hari ini, Rabu (6/8). Sidang ditargetkan berlangsung selama dua pekan ini akan membahas dugaan kecurangan yang diklaim berlangsung "masif, sistematis, dan terstuktur".

Terkait gugatan ini Didi Supr
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]