JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi Ketua MPR Zulkifli Hasan hari buruh adalah momentum untuk menegaskan keberpihakan pemerintah pada tenaga kerja dalam negeri.

Menurut Zulkifli Hasan Sila ke 3 Pancasila Persatuan Indonesia menegaskan negara harus hadir dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

"Amanat konstitusi jelas dan tegas bahwa kalau ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan keyakinannya bahwa DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini sebagai respon DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengingat banyaknya TKA yang menyerbu berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, masyarakat ju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket Perpres TKA oleh DPR RI.

"Saya pikir bagus, dukung saja. Kenapa? Ini kan DPR sedang diuji berpihak kemana, ke orang asing atau rakyat. Kalau tidak ada keberpihakannya kepada rakyat, mendingan dibubarkan saja DPR ini," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Pr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman RI untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap harinya 70 persen penerbangan menuju Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Belum lagi, 30 persen TKA ilegal sisanya masuk melalui jalur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat beranggapan, Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah menegaskan bahwa pemerintah ada dalam posisi disorientasi pembangunan. Dia juga menekankan, pemerintah harus menjadi pelindung angkatan kerja nasional.

Adang menilai, kebijakan pemerintah yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu di lintas fraksi yang ada di DPR. Usulan pembentukan pansus sebagai tanggapan terhadap terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 201 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal. Di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengakui bahwa keberadan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), selain bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, juga mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal. Karenanya, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan janji Presiden Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat. Pertanyaan ini merespon kebijakan Presiden yang justru memberikan kesepatan kerja bagi warga negara asing di Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Presiden (Perpres) No.20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sangat bertentangan dengan konstitusi Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perpres itu malah mengakomodir TKA lebih banyak untuk bekerja di Indonesia daripada mengakomodir lap ...Berita Selengkapnya