Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Papua
 
Soal Deklarasi Pemerintahan Sementara Bentukan Benny Wenda, Hikmahanto: Tidak Ada Dasarnya | 2020-12-02 14:02:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan memanfaatkan momen 1 Desember, yang oleh kelompok pro Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (UMLWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara, Selasa (1/12/2020). Namun tidak ada kejelasan terkait tempat dan waktu acara dekla ...

Stafsus Jokowi: Otsus Harus Dilanjutkan untuk Majukan Kualitas SDM Papua | 2020-11-30 09:18:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI sekaligus CEO LSM Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai penting program Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Sebab, dengan kebijakan tersebut generasi muda bisa menjadi lebih terdidik, sehingga memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi.

"Semangat untuk alokasi Ots
...

Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi | 2020-11-27 22:12:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat hari ini disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jum'at (27/11).

Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua
...

Diserang KKB Saat Patroli, 3 Prajurit TNI Alami Luka Tembak | 2020-11-26 22:57:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kesekian kalinya, Pasukan TNI yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah mendapatkan serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tim Gabungan TNI yang sedang berpatroli untuk menjamin keamanan wilayah tersebut diserang KKB dari kelompok Egianus Kogoya di sekitar Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada h ...

TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI | 2020-10-21 21:12:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil pengumpulan informasi dan data terkait serangkaian penyerangan dan pembunuhan di Intan Jaya. Dari hasil tersebut, didapati kesimpulan bahwa Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) diduga ada dibalik terbunuhnya satu warg ...

Pemerintah: Otsus Papua Tak Disetop ! | 2020-10-16 13:06:24

JAKARTA, Berita HUKUM - JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin memandang otonomi khusus (otsus) merupakan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Tak terkecuali perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, melalui Otsus Papua.

"Otsus ini memang ada yang pro-kontra, tapi kan masalah otsus ini merupakan hal perhatian p
...

TNI Berhasil Sergap Gerombolan KKSB Di Sebuah Hanoi di Nduga | 2020-10-04 10:44:36

PAPUA, Berita HUKUM - Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan (Kapen) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kol Czi IGN Suriastawa di Papua, Sabtu (3/10).

Kapen Kogabwilhan III menjelaskan bahwa, kontak tem
...

Disebut Menko Polhukam Kendalikan Pemerintahan dari Luar Daerah, Bupati Intan Jaya: Sama Sekali Tidak Benar | 2020-10-02 09:16:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menyayangkan beredarnya berita yang menyebutkan dirinya mengendalikan pemerintahan dari luar daerah, terutama pada saat terjadi konflik berdarah di daerah yang dipimpinnya itu.

"Saya mau memberikan klarifikasi karena beredar beredar berita miring bahwa saya mengendalikan pemerintahan dar
...

Kecam Sikap Vanuatu di Sidang Umum PBB, Wakil Ketua MPR: Vanuatu Mencederai Hubungan Diplomatik | 2020-10-01 05:52:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan dan protes keras sikap Perdana Menteri Vanuatu. Pasalnya, Perdana Menteri dan delegasi Vanuatu kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam Sidang Umum PBB pada Sabtu, (26/9) lalu

Syarief Hasan memandang b
...

Semakin Tidak Pedulikan HAM, KKB Papua Kembali Membunuh Warga Sipil | 2020-09-18 22:16:54

PAPUA, Berita HUKUM - Kelompok Separatis Bersenjata (KKB) Papua kembali menyerang warga sipil pada hari Kamis (17/9) sekitar pukul 10.50 WIT di Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua tepatnya di belakang SD YPPK Santo Misael.

Korban kali ini adalah seorang tukang ojek bernama Badawi umur 51 tahun beralamat di Komplek
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]