Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PNS
 
Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Perorangan Pejabat Negara Naik Jadi Rp 210,890 Juta | Wednesday 01 Apr 2015 17:17:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 T ...

Nani Suryani,S.ip: Pelayan Masyarakat yang Smart dan Disenangi | Thursday 19 Feb 2015 20:32:34

BEKASI, Berita HUKUM - Sebagai seorang Pelayan masyarakat di wilayah Bekasi, Nani Suryani, S.ip. adalah seorang Ibu dengan 3 orang anak ini, mempunyai sifat yang smart dan mau berbagi dengan orang banyak. Inilah membuatnya selalu dapat dinantikan menjadi pemimpin yang bijaksana. Ibu ini populer dan disenangi di kalangan warga dan teman-teman sejawa ...

Banyak Peminat, Pendaftaran Online CPNS Diperpanjang Sampai 7 September | Tuesday 26 Aug 2014 19:44:05

JAKARTA, BeritaHUKUM - Sehubungan dengan banyak peminat yang ingin mendaftarkan diri menjadi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memutuskan untuk memperpanjang penutupan pendaftaran secara online, dari semula 3 September 2014 menjadi 7 September 2014.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi
...

LAKI: Minta Penegak Hukum Usut Mafia CPNS Aceh Timur | Saturday 16 Aug 2014 17:10:01

ACEH, Berita HUKUM – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) provinsi Aceh meminta Penegak Hukum di provinsi Aceh setempat untuk mengusut kasus calo/ mafia calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di kabupaten Aceh Timur. Calo (Mafia) CPNS yang melibatkan 2 oknum PNS Aceh Timur dan 1 orang warga Lhokseumawe yang belum diketahui statusnya yang di ...

3 Menteri Tandatangani Peraturan Bersama, Guru PNS Kini Bisa Mengajar di Swasta | Monday 28 Jul 2014 05:50:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 3 (tiga) menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, masing-masing Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, serta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, telah menandatangani Peraturan Menteri Bersam ...

SKK MIGAS Buka Lowongan Sarjana Berbagai Disiplin Ilmu | Sunday 13 Jul 2014 20:37:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan kesempatan kepada putra-putri Indonesia terbaik dari beragam latar belakang untuk bersama-sama mengembangkan sektor yang secara konsisten memberikan sumbangan terhadap penerimaan negara.

Pekerja yang direkrut akan bergabung dengan
...

Pemohon: Diskriminatif, Kewajiban Mundur bagi PNS Mencalonkan Diri Sebagai Presiden dan Kepala Daerah | Friday 11 Jul 2014 09:13:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Pengujian Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, (10/7). Agenda sidang kali ini adalah memeriksa perbaikan permohonan para pemohon dalam perkara 41/PUU-XII/2014.

Salah satu pemohon, Empi Muslion, menjelaskan ke
...

Presiden Sudah Teken Gaji ke-13 Untuk PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan | Tuesday 08 Jul 2014 04:37:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ini kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para pejabat negara, dan para pensiunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Juli 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan Keti ...

Rapelan Kenaikan Awal Bulan Depan, Gaji Ke-13 Dibayar Pertengahan Juli | Wednesday 25 Jun 2014 11:31:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah merencanakan akan membayarkan gaji baru Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal bulan Juli depan. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada pertengahan bulan Juli mendatang.

Demikian informasi yang disampaikan Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undanga
...

482 Instansi Akan Rekrut CPNS, Termasuk 384 Pemerintah Kabupaten/Kota | Wednesday 18 Jun 2014 14:50:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menyediakan 100 ribu formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas 65 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 35 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut rencana pendaftaran penerimaan seleksi CPNS akan dilakukan mulai minggu ketiga Juli mendatang.

Kepala Biro Hukum, Komunika
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]