Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PLTU Batang
 
Warga Batang Demo di Jakarta Tolak Pembangunan PLTU | Wednesday 17 Oct 2012 17:14:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo ribuan kaum Petani dan nelayan warga Kabupaten Batang, beserta aktivis Mahasiswa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, serta LSM Lingkungan Greenpeace Indonesia, terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Batubara (PLTU) di Batang, petani dan nelayan mendatangi kantor Kemeterian Perekonomian, R ...

Komisi VII DPR Soroti Pembangunan PLTU Gorontalo | Tuesday 24 Jul 2012 14:38:45

GORONTALO, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Nur Yasin dari Fraksi PKB menyoroti persoalan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gorontalo. Pasalnya, pembangunan PLTU Gorontalo pernah dijanjikan oleh Direksi PLN akan selesai Desember 2012 tetapi kenyataannya sampai saat ini pembangunan PLTU tersebut tidak berjalan.

“Ini sa
...

Greenpeace Desak Menteri Kelautan dan Perikanan Selamatkan Nasib Ribuan Nelayan Batang dari Ancaman PLTU Batubara | Saturday 14 Jul 2012 13:10:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Greenpeace mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, mendesak agar KKP tidak memberikan ijin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Greenpeace meminta agar Kementerian ...

Pembangunan PLTU Di Batang, Meresahkan Warga Sekitar | Monday 18 Jun 2012 15:26:25

BATANG (BeritaHUKUM.com) - Ratusan petani dari lima desa di Kabupaten Batang, jawa Tengah. Mengelar aksi demontrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/6). Mereka menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Menurut Mereka, perencanaan pembangunan itu memakan lahan pertan
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]