|
|||||
| Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas | 2017-10-23 18:36:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo) Rudiantara untuk mengambil keputusan tingkat pertama pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Orga ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi | 2017-10-17 22:10:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Karenanya, perbuatan melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. |
||||
| Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas | 2017-10-16 15:25:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II Adzikin Soeltan memandang keberadaan Perppu Ormas sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam membina ormas. Sehingga fraksinya memandang menolak Perppu Ormas untuk dilanjutkan pembahasan untuk dijadikan UU. |
||||
| Pimpinan DPR Terima Aspirasi Penolakan Perppu Ormas | 2017-10-08 05:20:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa. Fadli mengakui, aspirasi penolakan Perppu ini sudah beberapa kali di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat | 2017-09-27 09:54:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengesahkan tujuh nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Selasa (26/9). Seluruh anggota Dewan yang hadir menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan oleh Komisi I DPR. |
||||
| Ahli: Perppu Ormas Multitafsir | 2017-09-18 06:34:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Kamis (14/9) di Ruang Pleno MK. Sidang digelar untuk tujuh permohonan, y ...Berita Selengkapnya |
||||
| Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah | 2017-09-08 15:05:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim tidak pernah diberi peringatan oleh Pemerintah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila sebelum tindakan pembubaran. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Pengurus DPP HTI Abdul Fanani yang menjadi saksi Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 dalam sidang mendengar keterang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemohon Uji Perppu Ormas Pertegas Permohonan | 2017-08-29 08:51:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji materiil Peraturan Pengganti Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) pada Senin (28/8) siang. Sidang yang mengagendakan perbaikan permohonan tersebut dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat. |
||||
| PP Persatuan Islam Pertegas Kedudukan Hukum | 2017-08-21 09:13:33 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Selasa (15/8). Sidang perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 beragendakan perbaikan permohonan. |
||||
| Sejumlah Ormas Islam Uji UU Ormas | 2017-08-09 10:12:45 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) kembali dimohonkan pengujian secara formil dan materiil. Kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terhadap perkara yang dimohonk ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
