JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah polisi yang masuk dan melakukan penangkapan ke markas Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10) malam, menuai kecaman.

Terbaru, kecaman dilontarkan Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI).

Mereka memandang, tindakan tidak profesional dengan merusak fasilitas di maskas GP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober 2020 lalu. Aksi protes dan demonstrasi pun terjadi dari lapisan masyarakat hampir seluruh daerah di Indonesia.

Imbasnya, uji materi alias judicial review terhadap Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja tersebut, akan bergulir di Mahkamah Konstitusi ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan penolakan rancangan undang-undang (RUU) Ciptaker dari sejumlah kalangan. Khususnya para kepala daerah yang meneruskan aspirasi warganya.

Hidayat mengingatkan, meski Indonesia mer ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Imbas dari pengesahan UU Cipta kerja, membuat sejumah pihak memberikan penolakan.

Termasuk sejumlah pejabat gubernur di beberapa provinsi di Indonesia.

Berikut ini deretan gubernur yang menolak adanya pengesahan UU cipta kerja hingga menyurati presiden Jokowi:

Adapun 5 gubernur yang mengirim surat penolakannya, sepe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya telah menetapkan 54 demonstran sebagai tersangka pelaku aksi anarkis unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka diduga telah melakukan perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa pada, Kamis (8/10) lalu.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, awalnya pihak kepolisian men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro dan Kodam Jaya melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa susulan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, apel ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas untuk memantau pergerakan dan menciptakan suasana aman.

"Kami lakukan pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI) berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Kegiatan tersebut dinamakan Aksi 1310 Tolak UU Cipta Kerja Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indones ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten menetapkan 9 tersangka terkait aksi unjuk rasa yang berujung perbuatan anarkistis di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu. Ke-9 tersangka itu adalah H, F, HR, RH, R, YP, AS, SB, dan J.

"5 dari 9 tersangka dijerat juga dengan Pas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini k ...Berita Selengkapnya

Oleh: Edy Mulyadi

POLISI MENANGKAP orang yang mereka sebut penyebar konten-konten hoax seputar UU Omnibus Law. Pulang dari Kalteng setelah ketemu bebek, Presiden Jokowi juga bilang banyak hoax yang beredar di seputar UU Cipta Kerja. Menkopolhukam Mahfud MD pun bicara senada.

Penguasa sedang membangun narasi, bahwa seolah-olah perlawanan dari ...Berita Selengkapnya