JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menghapus pajak bea masuk impor kakao, karena pasokan di dalam negeri dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan industri. Kebijakan ini dinilai sangat tidak bijak, karena tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) saat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RUU Perdagangan akhirnya disetujui menjadi UU lewat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/2). Inilah karya monumental Komisi VI DPR RI setelah sebelumnya kita masih menggunakan produk UU warisan kolonial Belanda.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (F-PG) dalam laporannya di hadapan Paripurna DPR, menyampaikan, “Dalam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta rencana pemberian voucher potongan harga bagi calon jamaah haji saat di tanah suci ditiadakan. Karena voucher tersebut malah akan mendidik para calon jamaah haji untuk bertindak konsumtif di tanah suci. Hingga akhirnya malah mengaburkan niat ibadah mereka. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menilai penanganan tanggap darurat bencana banjir di DKI Jakarta tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Ade Barkah saat melakukan kunjungan spesifik ke lokasi pengungsian korban banjir di beberapa titik pengungsian di Ibukota, Jumat (24/1).

“Penanganan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menerima pengaduan dari para penyandang gangguan jiwa yang menuntut dibuat undang-udang yang bisa melindungi para penyandang psikososial tersebut dari stigma negative masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam rapat audiensi Komisi VIII dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Selasa (10/12) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit semua bentuk perjanjian internasional, terutama terkait dengan perdagangan. Audit itu dilakukan untuk mengetahui besarnya potensi kerugian dari sebuah perjanjian internasional, dan sebelum DPR dan Pemerintah duduk dan menyepakati Rancangan Undang-Undang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan pemerintah menyoal banyak kesemrautan tataniaga gula. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan cita-cita swasembada gula. Dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) harus bertanggung jawab atas anjloknya harga gula petani berbasis tebu.

Demikian mengemuka saat Komisi VI RDP d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR meminta Pemerintah mensosialisasikan segera usulan untuk memasukkan Anggaran SKK Migas didalam APBN untuk mencegah terjadinya KKN dilembaga itu.

Hal itu terungkap saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, di Gedung Nusantara I, S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR mengunjungi Kantor PLN Pusat bertujuan untuk memastikan kesiapan PLN dalam mengaliri listrik di Indonesia menjelang Lebaran tahun 2013 ini.

"Kedatangan kita kali ini juga meminta keterangan PLN terkait persoalan LP Tanjung Gusta dimana mengalami pemadaman selama 11 jam sehingga memunculkan konflik di LP ter ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap kesiapan pasokan BBM dan Listrik wilayah Jawa Barat dan Banten menjelang dan saat lebaran. Saat meninjau Terminal BBM di Padalarang dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rabu pekan lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial menegaskan, menjelang, saat ...Berita Selengkapnya