PONTIANAK, Berita HUKUM - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus membengkak dari tahun ke tahun. Tahun ini diprediksi subsidi BBM bisa tembus dikisaran 125 Triliun. Untuk menekan besarnya angka subsidi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk "mengoplos" solar dengan CPO (Crude Palm Oil) dengan komposisi 6-10%. Indonesia sebagai produsen C ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Pertamina bilang itu tergantung Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Pertamina tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kebijakan pemerintah yang melarang seluruh perusahaan yang belum memiliki smelter untuk mengekspor hasil tambangnya (raw material atau core), Komisi VII DPR berencana akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami bersyukur mendapatkan peta yang nyata setelah 5 bulan sejak tanggal 12 Januari 2014 l ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Palu, Sulawesi Tengah sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk itu diperlukan dukungan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Pelabuhan Pantoloan sudah mulai beroperasi, dan terminal baru di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu sudah diresmikan pada Maret lalu.

“Jika sudah ditetapkan menjadi Ka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah diminta segera merealisasikan poyek itu guna mengurangi impor produk BBM.

“Kilang minyak harus segera direalisasikan. Ini salah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI menolak rencana pemotongan anggaran 2014 untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggaran KPPU untuk tahun 2014 sudah kecil. Ironis, bila harus dipotong lagi.

Azam Azman Natawijaya (F-PD) yang memimpin rapat menyatakan menolak pemotongan anggaran KPPU 2014 saat rapat dengar pendapat, Rabu (5/6). “KPPU mer ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum degan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, tujuan kunjungan kerja ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Marunda, dalam rangka untuk mengetahui aktivitas operasional kegiatan Sekolah tersebut pasca musibah meninggalnya taruna di Sekolah tersebut akibat tindakan kekerasan seniornya.

Pasalnya, lanjut Laurens, se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah akan segera mengusulkan tambahan prolegnas (program legislasi nasional) berupa revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, dan akan memberi masukan untuk mengamandemen KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) karena dinilai kedua produk Undang-undang tersebut belum mampu melindungi ana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menghapus pajak bea masuk impor kakao, karena pasokan di dalam negeri dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan industri. Kebijakan ini dinilai sangat tidak bijak, karena tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) saat ...Berita Selengkapnya