JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mempertanyakan kredibilitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP yang tidak transparan dan terkesan mengada-ada. Sebab, pemegang proyek itu mantan Mendagri Gamawan Fauzi, menurutnya bersih, berkomitmen, dan bahkan mendapat B ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuka ke publik terkait nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Politisi PKS ini menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik. Demikian disampaikan Fahri Hamzah pada Rabu, ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, ada kasus baru yang tengah dibidik oleh KPK.

Hal itu diucapkannya saat memberikan pidato di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3).

Awalnya, Agus mengatakan, setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan, telah banyak conto ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - KPK kembali memanggil Ketua DPR Setya Novanto dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) periode 2011-2012.

"Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/1).
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan dia siap jika diperiksa penyidik terkait dengan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Agus berpotensi diperiksa penyidik karena pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

"Penyidik dari KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan program pendataan e-KTP.

“Meski nanti setelah program ini selesai, yah harus tetap diteruskan, karena pasti ada orang yang memasuki usia 17 tahun, orang meninggal, kelahiran, jadi pendataan tersebut tidak pernah berhenti kecuali ada kasus luar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan penggeledahan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang telah menyeret tersangka pejabat Kemendagri, Sugiharto.

"Benar, hari ini (19/11) dilakukan penggeledahan di Kantor Kemendagri, D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi dari pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Dari delapan saksi itu, tujuh di antaranya petinggi di perusahaan yang menangani pengadaan perangkat keras dan Lunak dalam proyek tersebut.

Merek ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Yasonna H. Laolly mendukung sikap tegas KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. “Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, maka harus ditindak tegas. Saya yakin Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan, karena ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tegasnya menjawab Parlementaria saat dihubungi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah, memiliki keterlibatan secara langsung kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tahun anggaran 2011-2012, yang KPK telah menetapkan anak buahnya S (Sugiharto) selaku pejabat pembuat komitmen sebagai Tersangka, Sugiharto adalah Direktur Pengelola ...Berita Selengkapnya