JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) kembali melakukan aksi demo di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Dalam aksi demo kedua kali ini, ratusan aktivis AMPUH membentangkan spanduk berisi tulisan diantaranya, "Hakim Harus Tolak Praperadilan Kaharudin O ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan mahasiswa bergabung bersama massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) untuk berunjukrasa menuntut penuntasan kasus mega skandal BLBI dan Century Gate di Gedung Bank Indonesia (BI) dan Menara BCA di Jakarta Pusat pada, Jumat (3/8).

Dari data yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM.com dilapangan, para Mahasis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pekan kedua bulan Juli pasca perayaan Idul Fitri 1439 H atau tahun 2018, ribuan massa aksi mengatasnamakan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta dengan berdemonstrasi damai turun ke jalan di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor, mantan Menteri Ekuin Rizal Ramli jadi saksi kasus BLBI Ketua BPPN pada, Kamis (5/7), mengungkapkan fakta mega korupsi yang mencengangkan. Tidak kalah dahsyat dari skandal Bank Century. Skandal itu bernama obral murah aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sri Mulyani bisa dianggap ikut andil merugikan keuangan negara. Tindakan Sri Mulyani menjual aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebesar Rp 220 miliar adalah merugikan negara lebih dari Rp 4 triliun.

"Saya ingin menambahkan sedikit, memang ada kerugian negara tapi pada saat BPPN menyerahkan (aset BDNI) kepada Mente ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (Sekjen LPEKN), Harjuno Wiwoho mengungkap ada dugaan aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke beberapa panitia kerja (Panja) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hardjuno menegaskan bahwa penyidi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Surat dakwaan itu tercatat atas nama terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada surat dakwaan tersebut, Megawati d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perdana kasus tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) atas tersangka eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada Senin (15/5). Adapun tersangka Syafruddin Temenggung untuk diadili dan kotak pandora awal mega skandal ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengusut megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi. Namun disayangkan, KPK terkesan tebang pilih dan ada muatan politis terselubung dalam menangani kasus yang sudah lama tidak jelas penyelesaiannya ini.

"Tebang pilih karena yang ditangkap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau menahan tersangka kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, alasan pihaknya belum melakukan penahan lantaran k ...Berita Selengkapnya