JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga Rabu, (5/4) dini hari pukul 04.00 WIB, Komisi II DPR RI akhirnya telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu. Dari total 24 calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 tersebut, Komisi II telah menetapkan 7 calon ang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 Bawaslu periode 2017-2022 pada 3 hingga 4 April 2017. Untuk itu Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menjelaskan pihaknya telah menyiapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan tersebut dengan membagi tiga sesi untuk KPU dan dua se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI akan memanggil Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada akhir bulan Maret ini. Pemanggilan ini dilakukan sebelum proses Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang berlangsung pada pekan depan, 03 - 05 April.

Tim seleksi KPU dan Bawaslu yang beranggotakan 11 orang in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai upaya mengukuhkan nilai-nilai transparansi dalam setiap tahapan pemilihan maupun pemilihan umum (pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan sistem berbasis informasi teknologi (IT) dengan nama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Selasa (7/3) lalu.

"Di dalam proses verifikasi ini kami memperkenalkan a ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo suhu politik makin memanas dengan Warning dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tony Yunus yang disingkat HATI meminta agar KPU Provinsi Gorontalo membatalkan paslon nomor 2, Rusli Habibie dan Idris Rahim, sebagaimana Keput ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemprov memberikan dana hibah bagi KPU DKI Jakarta sebesar Rp. 478 Milyar dan Rp. 98 milyar untuk Bawaslu, dianggap akal-akalan Ahok untuk menguasai KPU dan Bawaslu.

"Persoalan KTP untuk Ahok dan Heru yang belum verifikasi menjadi pertanyaan ketika KPU sudah menerima dana hibah Rp. 478 milyar," ujar Yakub A. Arupalakka, P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Hafis Gumay dalam diskusi antara KPU dengan peserta Election Visit Program (EVP) 2015 mengungkapkan bahwa asas transparan yang diusung oleh KPU ingin terus dipertahankan untuk menciptakan ruang kontrol yang lebih luas, Rabu (9/12).

“Proses yang terbuka ini memang ingin kita ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengalaman menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang merupakan salah salah satu pemilu paling rumit di dunia, menjadi daya tarik delegasi The United State-Indonesia Society (USINDO) – American Council of Young Pilitical Leaders (ACYPL) untuk melakukan kunjungannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (20 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan indikasi kerugian negara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 334 miliar harus segera dikembalikan dalam waktu 60 hari.

“UU menyatakan 60 hari harus dikembalikan supaya tidak menjadi kerugian negara. Kalau indikasi kerugian negara itu masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengadakan pertemuan rutin bulanan membahas persoalan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015, Jumat (5/6) lalu.

Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh komisioner (KPU) RI, Ketua Dewan Kehormata ...Berita Selengkapnya