| KPK |
|
|
| |
| SMART KPK, Media Kolaborasi Pengetahuan untuk Insan KPK | 2022-01-01 19:21:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi meluncurkan Portal Knowledge Management bernama SMART KPK (Sistem Manajemen pengetAhuan beRbasis Teknologi). Portal ini merupakan sarana KPK membagi pengetahuan antar pegawai yang secara resmi diperkenalkan pada Kamis (30/12) di Gedung ...Berita Selengkapnya |
| KPK Periksa Dirut PT Tri Tunggal Indonesia Bersama Makmur Carolus | 2021-11-18 02:30:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama PT Tri Tunggal Indonesia Rudy Noerharyadi dan Corporate Affair PT Tri Sakti Purwosari Makmur Carolus Woto Handoko Dipanggil KPK terkait Kasus Cukai di Bintan.
Penyidik KPK akan memeriksa keduanya untuk berkas tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi, dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cuk ...Berita Selengkapnya |
| Ancam Turun ke Jalan, BEM SI dan GASAK Ultimatum Jokowi: Angkat 56 Pegawai KPK Jadi ASN dalam 3x24 Jam! | 2021-09-24 10:56:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) belum lama ini memberi ancaman akan turun ke jalan.
Mereka mengultimatum Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait 56 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Untuk itu, mereka lantas ...Berita Selengkapnya |
| KPK Jangan Kalah dengan Koruptor | 2021-08-12 06:40:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan sampai kalah dengan koruptor. Pernyataan tersebut ia ungkapkan sebagai tanggapan dari lambannya KPK dalam mengejar buronan Harun Masiku. Menurutnya, bila lembaga antirasuah ini tetap tak menunjukkan progres dalam mengej ...Berita Selengkapnya |
| Asesmen TWK Pegawai KPK Kembali Dipersoalkan | 2021-08-04 14:57:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/8). Panel Hakim dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Arief H ...Berita Selengkapnya |
| Permudah Pengaduan Masyarakat, Dewas KPK Luncurkan Aplikasi E-LADUMAS OTENTIK | 2021-06-29 13:08:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pengawas KPK meluncurkan aplikasi penanganan laporan dugaan pelanggaran tugas, wewenang, dan kode etik di lingkungan KPK yang diberi nama E-LADUMAS OTENTIK.
Peluncuran ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. Kegiatan berlangsung secara daring dan luring yang berte ...Berita Selengkapnya |
| Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak | 2021-06-18 09:53:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk belajar lebih banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum. ...Berita Selengkapnya
|
| PKS Protes BKN saat Paripurna DPR: TWK KPK Teror Keyakinan Beragama | 2021-06-07 14:22:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf melontaran kritikan terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK yang diduga banyak terjadi penyimpangan. Salah satunya, kata Muzammil, mengenai pertanyaan yang sensitif karena menyangkut keyakinan agama sese ...Berita Selengkapnya |
| Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK | 2021-05-19 16:13:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja dibebastug ...Berita Selengkapnya |
| Soal Komentar Otak Sungsang, LBH PP Muhammadiyah Minta Ngabalin Diberhentikan | 2021-05-18 14:09:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan ucapan tidak sopan yang dilontarkan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut otak sungsang terhadap Busyro Muqoddas. Mereka melihat ucapan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
"KSP yang merupakan represent ...Berita Selengkapnya |
|
|