JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR menghentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 terus mendapat kecaman. Selain diaggap memalukan, tindakan itu sekaligus menunjukkan buruknya kualitas DPR.

"Banggar sama sekali tidak berhak melakukan aksi boikot di DPR. Mereka membawa amanah rak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi boikot yang dilakukan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dianggap sudah keterlaluan. Atas sikap seperti ini, Indonesian Parliamentary Center (IPC) melaporkan pimpinan badan kelengkapan Dewan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.

Bahkan, IPC mendesak DPR untuk segera mengganti pimpinan Banggar tersebut. Selain itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap ‘ngambek’ Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dilanjutkan dengan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, diharapkan tidak berlangsung lama. Keyakinan ini disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (26/9).

Ia merasa optimistis Bangg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ‘ngambek’ dan akan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 merupakan tindakan kekanak-kanakan. Mestinya mereka menyadari bahwa tidak kebal hukum dan pemeriksaan KPK terhadapnya juga merupakan bagian dari proses hukum.

"Jika Bangga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (Berita Hukum.com) – Tim penyidik tak hanya mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir. Ternyata, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bangggar DPR Melchias Marcus Mekeng dan dua orang wakil Ketua Banggar lainnya, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

“Sudah saya cek lag ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kemenakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi, mulai menyasar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir pada Selasa (20/9).

Mirwan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mereka dianggap perlu dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

"Sampai saat ini belum ada jadwal un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, Badan Anggaran (Banggar) bisa saja dibubarkan, jika semua fraksi di DPR sepakat untuk membubarkannya. Namun, yang paling utama saat ini bukan pada hal pembubaran, melainkan perbaikan sistem di dalam alat kelengkapan DPR itu.

Demikian pendapar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, ...Berita Selengkapnya